Cegah Kebocoran Pajak, Komisi B DPRD Kota Malang Dorong Digitalisasi di Restoran dan Hotel

KETIK, MALANG – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus didorong DPRD Kota Malang, salah satunya adalah dengan menekan potensi kebocoran pajak melalui pemanfaatan teknologi di sektor usaha.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Drs. H. Imron, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya di restoran dan hotel.

“Fokus kami saat ini, adalah bagaimana agar PAD itu bisa meningkat. Tentu dengan mendorong OPD penghasil agar tidak terjadi kebocoran,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu cara konkret yang bisa dilakukan adalah dengan memasang alat elektronik pencatat transaksi di tempat-tempat usaha. Dengan sistem tersebut, setiap transaksi dapat langsung tercatat secara otomatis.

“Di semua resto, hotel dan sebagainya, Bapenda harus memasang alat elektronik itu, dalam rangka untuk menghindari kebocoran,” tegasnya.

Ia menjelaskan selama ini sistem manual masih membuka celah bagi oknum untuk tidak melaporkan transaksi secara penuh. Hal inilah yang berpotensi merugikan pendapatan daerah.

“Setiap orang makan di restoran pasti kan kena pajak. Kalau pakai IPTEK, itu tidak ada lagi peredaran uang yang tidak tercatat,” jelasnya.

Abah Imron juga menyinggung potensi kecurangan yang bisa terjadi jika pengawasan tidak diperkuat. Menurutnya, tanpa sistem yang terintegrasi, peluang untuk “bermain” dalam pelaporan pajak masih terbuka.

“Yang ditakutkan itu kebocoran. Resto itu bisa saja berbuat nakal kalau tidak diawasi dengan sistem yang jelas,” katanya.

Komisi B sendiri memiliki beberapa mitra kerja strategis yang berkaitan langsung dengan perekonomian daerah, seperti Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dalam hal ini, Bapenda menjadi salah satu fokus utama karena berperan langsung dalam pengelolaan pajak daerah. Oleh karena itu, penguatan sistem dan pengawasan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

“Bapenda ini yang mengelola pajak dan lain sebagainya. Maka harus benar-benar dimaksimalkan, termasuk dengan penggunaan teknologi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memastikan kebijakan berjalan efektif.

“Tugas kami memberikan dorongan kepada pemerintah, agar APBD ini bisa difokuskan untuk kebutuhan rakyat,” tambahnya.

Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, mulai dari persaingan usaha hingga dinamika global, optimalisasi PAD menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Kalau PAD meningkat, tentu dampaknya kembali ke masyarakat. Pembangunan bisa berjalan, program juga bisa maksimal,” ungkapnya.(*)