KETIK, MALANG – Universitas Brawijaya (UB) dikenal sebagai kampus inklusif yang memberikan layanan terhadap mahasiswa difabel. Melalui Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (SLDPI), terdapat 5 model alur layanan yang dapat dicontoh oleh kampus lain.
Staf SLDPI UB, Mahalli menjelaskan model tersebut mudah untuk diterapkan kampus lain yang ingin memberikan pelayanan maksimal terhadap mahasiswa difabel. Kelima tahapan tersebut mulai dari pengungkapan diri secara sukarela, asesmen kebutuhan akomodasi, permintaan layanan, koordinasi dengan fakultas dan dosen, serta evaluasi bersama mahasiswa.
Menurutnya UB telah menyediakan layanan pendampingan, juru bahasa isyarat, materi yang mudah diakses dan juga penyesuaian ujian yang diselaraskan dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa.
"UB juga ada pendataan yang merujuk pada hambatan fungsional namun bukan diagnosis medis, yang diisi secara sukarela untuk keperluan perencanaan anggaran, pemetaan program studi, dan pelaporan," ujarnya, Sabtu 21 November 2026.
Pendataan mahasiswa difabel juga telah disesuaikan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan demikian data difabel yang masuk mendapatkan perlindungan yang ketat.
"Kami memperlakukan data penyandang disabilitas sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Data dicatat seperlunya, setelah ada persetujuan, aksesnya terbatas, dan hak mahasiswa untuk tidak mengungkapkan diri tetap kami hormati. Layanan dasar tetap harus bisa diakses bahkan tanpa adanya pengungkapan diri (disclosure)," lanjutnya.
Menurutnya, dengan pendataan yang baik maka layanan yang diberikan oleh kampus tidak sekadar bersifat reaktif. Pendataan juga dapat menghindari potensi terputusnya layanan apabila terdapat SDM yang tidak lagi melanjutkan pekerjaan akibat berpindah tempat tugas.
"Tanpa data, layanan kita bersifat reaktif. Kita baru bergerak setelah ada keluhan, dan pengetahuan tentang kebutuhan mahasiswa hanya tersimpan di kepala satu-dua orang. Begitu stafnya pindah, layanan ikut terputus," ungkapnya.
Pelayanan yang diberikan kampus terhadap mahasiswa difabel juga disesuaikan dengan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Bahwa setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk memfasilitasi mahasiswa dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD).
"ULD di setiap kampus tidak perlu menunggu pengadaan aplikasi besar untuk memulai, melainkan cukup menggunakan formulir daring dan catatan bersama berakses terbatas sebelum diintegrasikan dengan sistem akademik kampus," pungkasnya. (*)
