KETIK, MALANG – Usai kasus dugaan keracunan yang menimpa siswa SMK Kesehatan Adi Husada setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), operasional SPPG Madyopuro 2 dihentikan sementara selama 20 hari. Kelanjutan operasional SPPG tersebut bergantung pada keputusan Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal itu disampaikan Pj. Sekda Kota Malang sekaligus Ketua Tim Satgas MBG Kota Malang, Dandung Djulharjanto. Ia menjelaskan bahwa Pemkot Malang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kelanjutan operasional dapur, termasuk menentukan apakah SPPG dapat kembali beroperasi atau harus berhenti secara permanen.
"Setelah berhenti beroperasi sementara selama 20 hari, keputusan bisa beroperasi kembali atau tidak itu kewenangan BGN," ujar Dandung, Jumat, 20 November 2026.
Kewenangan tersebut juga berlaku apabila ditemukan laporan penambahan kasus baru. Terlebih, selain siswa SMK Kesehatan Adi Husada, siswa TK Dharma Bakti Pertiwi yang juga menerima MBG dari SPPG Madyopuro 2 diduga mengalami keracunan.
Saat dikonfirmasi, Dandung mengaku belum menerima laporan mengenai penambahan kasus dugaan keracunan akibat MBG. Meski demikian, Tim Satgas MBG Kota Malang akan segera melakukan pengecekan lapangan.
"Belum ada laporan, kami akan cek lapangan. Nanti itu kewenangan BGN (jika ada penambahan jumlah kasus)," kata Dandung.
Menurut Dandung, Tim Satgas MBG telah melakukan peninjauan setelah kasus dugaan keracunan di SMK Kesehatan Adi Husada mencuat. Berdasarkan hasil pemantauan, proses distribusi makanan disebut telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
"Dari pantauan dan tinjauan kami, SOP sudah dijalankan dengan benar," pungkasnya.
