KETIK, MALANG – Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan (FAST) Universitas Brawijaya (UB), Prof. Halim Natsir, menanggapi pernyataan ambisius Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada daging dalam rentang 5–6 tahun. Menurutnya, target tersebut sulit dicapai jika pemerintah hanya bergantung pada pasokan daging sapi.
Program swasembada daging sejatinya telah lama direncanakan. Namun, fokus yang terlalu menitikberatkan pada komoditas sapi menjadi tantangan tersendiri.
"Ya, sebenarnya kalau bicara swasembada daging, ini sudah lama. Cuma waktu itu kami mengatakan, kalau swasembada dagingnya itu daging sapi, ya akan sulit menjadi swasembada," ujarnya, Sabtu 15 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan protein masyarakat saat ini sangat terbantu oleh industri ayam broiler. Produksi daging ayam broiler di dalam negeri bahkan dinilai sudah berada pada kondisi surplus.
"Kalau swasembada daging itu seluruh daging, sebenarnya kita tertolong dengan adanya broiler. Itu sudah surplus, cuma memang masih ada keinginan itu swasembada susu dan daging," lanjutnya.
Prof. Halim menyoroti persoalan akurasi data populasi sapi di Indonesia. Sapi lokal yang berpindah antardaerah berpotensi tercatat berulang kali sehingga memicu pencatatan ganda.
Terkait kebijakan impor untuk menutupi kekurangan pasokan, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penggemukan (fattening) dan pembibitan (breeding).
"Dengan kondisi sekarang untuk mengejar itu, ya memang impor masih dibuka. Cuma ini harus clear. Mengimpor ini harus diimbangi dengan breeding. Jangan sampai impor hanya fattening. Ini jadi problem karena seharusnya ada keseimbangan," jelasnya.
Secara regulasi, Indonesia sebenarnya telah mewajibkan skema pembibitan sekitar 10 persen bagi pelaku usaha yang melakukan impor sapi untuk kebutuhan penggemukan.
"Kalau impor untuk fattening, ya harus 10 persen adalah dengan di-breeding-kan. Ya, memang kalau orang nggak pernah breeding, itu kan seperti membakar uang. Hasil dari fattening, dibakar di breeding. Tapi kalau ini tidak dimulai, ya selamanya kita tergantung impor," ungkapnya.
FAST UB sendiri terlibat dalam program swasembada yang diusung bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kemenko Pangan. Salah satu pembahasan yang ditekankan terkait subsidi bagi peternak beserta agunannya.
"Untuk swasembada susu, ini kita dilibatkan menyusun strategi. Baru kemarin dipresentasikan di Wamen Kemenko Pangan dan akan ditindaklanjuti dalam dua bulan ke depan untuk kajian secara mendalam," katanya.
Di Kota Malang sendiri mengalami kenaikan harga daging sapi akibat sulitnya mendapatkan stok sapi hidup. Tingginya permintaan terhadap daging sapi membuat pemerintah mengambil jalan keluar dengan mendatangkan sapi impor.(*)
