Siapkan Migran Center, Wabup Malang Koordinasi dengan Kemenko PM

KETIK, MALANG – Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib menerima kunjungan Deputi I Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Leontinus Alpha Edison di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) pada Rabu, 20 Agustus 2025. Kunjungan itu dalam rangka rencana penyiapan Migran Center di Kabupaten Malang.

Turut hadir Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yudhi Hindarto dan Kepala Disperindag Kabupaten Malang M Nur Fuad Fauzi.

Wabup Malang, Hj. Lathifah Shohib, mengatakan bahwa Migran Center menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat. 

"Jumlah pekerja migran Indonesia dari Malang yang cukup besar. Sehingga mewajibkan kita sebagai pemerintah mengambil langkah-langkah penting," ujar Hj. Lathifah Shohib.

Lebih lanjut ia mengatakan, Migran Center menyediakan layanan informasi, pendampingan, hingga advokasi hukum yang terintegrasi. Sehingga, memudahkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak kerja ke luar negeri.

"Dengan adanya Migran Center ini, masyarakat tidak lagi bingung mencari informasi terkait prosedur, perlindungan, hingga layanan setelah kembali," ucapnya.

Menurut Hj Lathifah Shohib, atau yang akrab disapa Bu Nyai, Migran Center tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan administratif, melainkan juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.

"Kami berencana melibatkan berbagai perguruan tinggi di Malang Raya untuk memberikan program pendampingan dan penguatan kapasitas. Baik bagi calon pekerja migran dan purna-PMI yang kembali ke daerah," terangnya.

Masih kata Bu Nyai, lokasi Migran Center masih dilakukan survei. 

"Salah satunya di tempat ini (LKSA Disnaker Kabupaten Malang), Karena aksesnya strategis, mudah kemana-mana," kata Bu Nyai.

Sementara itu, Deputi I Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa keberadaan Migran Center tidak boleh berhenti pada aspek simbolis. Menurutnya, pusat layanan Migran Center ini harus benar-benar menghadirkan perlindungan nyata dengan sistem yang lebih kuat dan terkoordinasi lintas sektor.

"Migran Center jangan sampai hanya menjadi proyek simbolik semata. Harus ada penguatan sistem, regulasi, dan sinergi antar lembaga, termasuk dengan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan, pelaporan, dan penindakan harus jelas, agar tidak hanya menjadi tempat informasi tetapi juga pusat perlindungan nyata bagi pekerja migran,” tegasnya. (*)