Pimpin Apel Perdana, Wabup Malang Hj Lathifah Shohib Tegaskan Hal Ini ke ASN

KETIK, MALANG – Wakil Bupati Malang, Hj Lathifah Shohib, memimpin apel perdana di halaman Pendapa Agung Kabupaten Malang pada Senin, 24 Februari 2025. Apel ini menjadi momen penting setelah pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Hadir pada apel tersebut, Plh Sekda Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah beserta pejabat maupun Kepala OPD Pemkab Malang. Peserta apel dihadiri ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Malang.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Hj Lathifah mengajak seluruh ASN untuk bekerja keras dan bersinergi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saya menyampaikan arahan dari Bapak Presiden Prabowo di Hambalang, beliau menyampaikan bahwa tugas abdi negara, abdi masyarakat adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat," ujar Wabup Malang Hj Lathifah Shohib.

Wabup Malang Hj Lathifah Shohib juga menegaskan bahwa uang negara harus digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Jangan sampai ada satu rupiah uang negara yang tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Bu Nyai Lathifah sapaan akrabnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan program pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Maka uang negara tidak boleh disalahgunakan.

"Sebagai modal pemerintah Pak Prabowo berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih," kata Politisi PKB tersebut.

Pada Apel Perdana ini, Bu Nyai Lathifah juga memberikan beberapa pesan lainnya kepada para ASN dan abdi negara. Salah satu adalah harus mendukung apa yang jadi visi misi dan program Sanusi-Lathifah.

"Saya mohon kepada panjenengan semua, karena Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dan produk politik. Maka saya minta kepada seluruh pejabat dan seluruh pegawai yang di lingkungan Pemkab Malang untuk bertindak dan berlaku secara profesional," bebernya gamblang.

Terakhir, kata ia, dalam menjalankan kinerja, seluruh pejabat Pemkab Malang dan ASN harus terbuka dan menjalankan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. (*)