KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang melalui Sekretaris Daerah, Erik Setyo Santoso memastikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka siap terapkan digitalisasi layanan. Hal tersebut sesuai arahan dari Wakil Presiden RI yang telah meluncurkan MPP Digital.
Menurut Erik, MPP Digital di Kota Malang dapat diimplementasikan mulai tahun 2024 mendatang. Menurutnya hal tersebut merupakan pencapaian membanggakan, mengingat transformasi dari versi konvensional ke digital memerlukan persiapan yang matang.
Kesiapan Kota Malang juga ditegaskan oleh Staff Khusus Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Gatot Prio Utomo saat menyambangi MPP Merdeka pada Jumat (1/9/2023).
"Kalau berbincang dengan stafsus, di tahun depan sebagian (layanan) sudah bisa diimplementasikan (digitalisasi). Makanya kita juga bersyukur sekali, apa yang kita bangun, versi digital dan versi fisik seperti kita lihat ini bisa semakin sinkron," ujar Erik.
Baca Juga:
Resmi Jabat Kalapas Malang, Christo Victor Nixon Siap Lanjutkan Program Strategis Teguh PamujiDengan satu aplikasi, masyarakat dapat mengakses ratusan layanan berbeda tanpa harus berurusan dengan banyak entitas. Misalnya, untuk mengurus KTP, izin usaha, atau paspor, semuanya dapat diakses melalui MPP Digital dengan satu nomor identitas.
Untuk menuju digitalisasi MPP, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Pemkot Malang. Pasalnya MPP Merdeka masih berusia sangat belia yakni dua tahun. Sosialisasi perlu dikuatkan supaya masyarakat dapat lebih mengetahui setiap layanan yang ada di MPP.
"Ada beberapa PR yang perlu kita tindaklanjuti. Bagaimana masyarakat bisa semakin lebih tahu lagi MPP Merdeka. Apalagi pemerintah sedang membangun suatu aplikasi. Bagaimana nanti tenant-tenant yang ada di sini yang jumlahnya puluhan, dan sekian ratus layanan nanti akan berangkat dari aplikasi yang sama," tambahnya.
Sementara itu, Gatot Prio Utomo mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah pusat tengah serius dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan.
Baca Juga:
Kisah Suryadi: Bermodal Mental Santri dan Aktivis Jalanan, Kini Pimpin Komisi D DPRD Kota MalangIa juga berpesan untuk meningkatkan upaya Pemkot Malang dalam sosialisasi layanan di MPP Merdeka. Mengingat layanan yang paling banyak diakses masyarakat hanyalah layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
"Di Kota Malang ini perlu diperhatikan bahwa sosialisasi harus terus digencarkan. Kalau ada tenant yang masih kurang pengunjungnya mungkin memang perlu disosialisasikan. Saya tadi mencatat bahwa Disdukcapil adalah tenant yang paling ramai di MPP Merdeka ini. Perlu diintegrasikan sosialisasi dari Disdukcapil dulu untuk bisa menginformasikan layanan lainnya yang ada di MPP," pesannya.
Gatot juga menjelaskan bahwa Kota Malang dapat menjadi daerah percontohan dalam uji coba MPP Digital yang selanjutnya. Terlebih literasi digital di Kota Malang telah berjalan sangat baik.(*)
