.png){kind=logo}
KETIK, MALANG – Kemunculan spanduk bernada provokatif dalam Aksi Damai Dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Alun-Alun Tugu Kota Malang, Sabtu 20 Juni 2026, menuai sorotan tajam. Spanduk yang terpasang di pagar Gedung DPRD Kota Malang tersebut membidik gerakan demonstrasi mahasiswa yang terjadi sebelumnya.
Spanduk tersebut bertuliskan, ‘Usir Mahasewa yang Mengaku Mahasiswa dari Bumi Arema' dan disertai dengan tanda pagar #gerakandukungprabowo. Kemunculan narasi ofensif ini langsung memicu reaksi keras dari kalangan aktivis pergerakan di Kota Malang.
Kritik tajam salah satunya datang dari Wahyuddin Fahrurrijal, salah satu mahasiswa yang terlibat dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya. Wahyuddin menegaskan bahwa aksi penyampaian pendapat dari kubu propemerintah merupakan hal yang wajar, namun ia menyayangkan munculnya narasi yang dinilai mengadu domba.
"Kami berpandangan bahwa aksi yang juga dilaksanakan hari ini dengan tujuan mendukung penuh Program Strategis Nasional yaitu Makan Bergizi Gratis tentu adalah hal yang sah secara iklim demokrasi warga negara," ujar Wahyu saat dikonfirmasi.
Ia melanjutkan bahwa esensi demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk bersuara di ruang publik, selama tetap menghormati hak berpendapat pihak lain.
"Setiap warga berhak untuk menyampaikan ekspresi dan suara terhadap segala hal yang terjadi dalam ruang publik. Namun, apa yang dilakukan tentu juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat," katanya.
Wahyu juga mengingatkan bahwa gelombang unjuk rasa mahasiswa beberapa hari lalu bukanlah gerakan tanpa dasar, melainkan sebuah fungsi kontrol terhadap kebijakan yang dinilai belum optimal.
"Yang perlu diingat juga, bahwa apa yang rekan-rekan suarakan dalam beberapa hari kebelakang adalah bentuk kritik warga negara untuk perbaikan segala kebijakan pemerintah hari ini yang dinilai kurang efektif dan berjalan tidak sesuai dengan asas kebermanfaatan dan dampak positif. Bukan sebagai bentuk untuk menutup ruang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program-program pemerintah, khususnya MBG," urainya.
Oleh karena itu, ia sangat menyesalkan jika aksi tandingan dukung pemerintah ini justru dibumbui dengan spanduk-spanduk yang menyudutkan mahasiswa.
"Apalagi ketika aksi yang dilakukan untuk mendukung program pemerintah ini disertai dengan narasi-narasi provokatif yang bisa memancing kontroversi dan amarah publik. Karena kami rasa, aksi-aksi yang kami lakukan kemarin sangat menjaga pesan-pesan intelektual dan sangat menghindari muatan-muatan provokatif karena kami tidak ingin menciptakan konflik di tengah masyarakat," tegas Wahyu.
Terkait keberadaan spanduk di pagar DPRD tersebut, Wahyu menilai hal itu sebagai upaya mencederai hak konstitusional mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.
"Tentu, apa yang sempat tertangkap kamera bahwa ada tulisan "Usir Mahasewa yang Mengaku Mahasiswa dari Bumi Aremania", sangat kental akan narasi provokatif. Seakan-akan apa yang mahasiswa lakukan adalah bentuk negatif yang mencederai hak demokrasi kami. Nyatanya apa yang kami lakukan tentu sebagai ruang kritik dan fungsi kami sebagai mahasiswa," ungkapnya.
Wahyu menekankan bahwa fokus mahasiswa saat ini adalah mengawal kebijakan demi rakyat, dan mereka sangat menghindari terjadinya benturan fisik maupun sosial dengan sesama warga di tingkat akar rumput.
"Bagi kami, sangat menghindari konflik horizontal, mahasiswa vs masyarakat misalnya, karena kami yakini bahwa tujuan kami bukan untuk memecah belah rakyat, tetapi berpegang teguh pada prinsip-prinsip perjuangan untuk masyarakat. Kami memohon semua pihak, baik yang pro maupun yang kontra, terhadap seluruh kebijakan pemerintah hari ini, bisa lebih tenang dan jernih dalam mengambil atau melakukan setiap tindakan, sehingga menghindari hal-hal yang bisa mengadu domba masyarakat," pungkasnya. (*)
