.png){kind=logo}
KETIK, MALANG – Kalangan mahasiswa menuding keterlibatan elemen Partai Gerindra dalam Apel Akbar Makan Bergizi Gratis (MBG) di Alun-Alun Tugu, Sabtu 20 Juni 2026, merupakan upaya "membabi buta" untuk membentengi Presiden Prabowo Subianto dari gelombang kritik.
Kritik tajam tersebut dilayangkan oleh Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang, Beny Miftahul Arifin. Beny menilai, kehadiran Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang Moreno Soeprapto, Waka DPRD Kota Malang Rimzah, beserta jajaran politisi lainnya mengindikasikan adanya upaya politis untuk melindungi Prabowo yang juga berstatus sebagai ketua umum partai.
"Bagi saya, ini jelas dorongan partai, jika seperti itu faktanya. Apalagi informasi sampai ada elemen dan atribut partai. Kalau dibilang ini dukungan untuk melindungi Prabowo, sangat jelas sekali, beliau selain presiden kan ketua partai," ujar Beny.
Menurut Beny, setiap partai politik maupun kelompok masyarakat pada dasarnya sah-sah saja menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa mobilisasi dukungan tersebut jangan sampai bergeser menjadi upaya membungkam suara kritis, apalagi menutupi berbagai persoalan yang mendera program MBG.
"Bagi saya semua partai punya massa, punya anggota, punya pengikut. Berarti jelas, yang mendukung adalah pengikutnya. Lantas hal ini apa buruk, tentu tidak, ini hasil dari demokrasi. Tapi, jika mereka mendukung program tanpa menindak orang yang bersalah, atau melindungi kesalahan, maka saya rasa gerakan ini tidak memiliki nurani," tegasnya.
Ia juga menyayangkan munculnya tudingan yang membingkai aksi demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk ujaran kebencian. Ia juga menepis klaim dari salah satu penggagas apel akbar yang menuduh gerakan penolakan MBG disetir oleh buzzer.
"Aksi Mahasiswa yang berjalan kemarin, bukanlah buzzer. Mereka memanfaatkan haknya di negara demokrasi, sah memberikan tanggapan. Bahwa program MBG perlu dievaluasi. Jika program ini ingin terus berjalan masih banyak catatannya, perlu penyesuaian," ungkap aktivis mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa bergerak tanpa bertumpu pada kepentingan politik tertentu, namun bermodal keresahan yang mencuat di masyarakat. Solidaritas aksi tersebut dilakukan secara mandiri dengan sumber daya terbatas.
"Jangan dikira mahasiswa ini buta, mereka juga belajar, mengerti apa yang baik dan apa yang buruk. Yang mudah tersulut, itu perlu dicurigai. Tentunya, jika program MBG ini dibuat untuk kebermanfaatan masyarakat, jangan sampai membuat ketimpangan. Sebagai pemerintah untuk bersikap adil, tentunya harus menimbangkan kondisi sosial di masyarakat," pungkasnya. (*)
