Kucing Liar Tak Terurus, Komunitas Desak Pemkot Malang Bangun Shelter dan Sterilisasi Gratis

KETIK, MALANG – Maraknya kucing liar yang tak terurus menjadi perhatian bagi Komunitas Peduli Kucing. Mereka mendesak agar Pemkot Malang membangun shelter dan melakukan sterilisasi secara gratis. 

Hal tersebut disampaikan Komunitas Peduli Kucing dalam audiensi bersama Komisi C DPRD Kota Malang, Selasa, 28 Oktober 2025.

Rudianto, Ketua Cat Lover RW 08, Kelurahan Sawojajar menjelaskan pemerintah harus hadir dalam upaya pengendalian populasi kucing liar. Terlebih saat ini mulai banyak kucing dan anakan yang dibuang tanpa induk. 

"Butuh alokasi APBD untuk steril kucing liar gratis karena ini merupakan masalah lingkungan jika over populasi. Menekan populasi dengan program sterilisasi adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan," ujarnya, Selasa, 28 Oktober 2025. 

Selama ini komunitas mengupayakan program sterilisasi kucing liar secara mandiri. Aksi tersebut akan lebih efektif apabila mendapat bantuan dari pemerintah. 

"Apabila pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk sterilisasi kucing liar maka langkah tersebut dapat mempercepat pengendalian populasi kucing liar dan lingkungan akan lebih kondusif," lanjutnya. 

Overpopulasi pada kucing dapat memicu kematian massal akibat dugaan peracunan. Pada Oktober 2024 terjadi 16 kasus kematian kucing di Danau Maninjau, 20 kasus di Januari-Februari 2025 di Lowokwaru, dan sekitar 15 kucing mati di Bunulrejo pada Mei 2025. Rudi menjelaskan kasus tersebut memiliki ciri yang sama dan mengarah pada keracunan. 

Ia juga menekankan bahwa pemerintah belum memikirkan kebutuhan shelter untuk kucing di Kota Malang. Lagi-lagi, setiap komunitas pecinta kucing harus menyediakan dan mengelola shelter secara mandiri. 

"Saat ini shelter dikelola mandiri oleh perorangan maupun komunitas lokal namun semakin lama sudah tidak sanggup menampung berbagai kasus pembuangan baik karena keterbatasan lahan, mahalnya biaya sewa, biaya operasional, biaya pakan serta perawatan kesehatan," tegasnya. 

Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Akhdiyat Syabril Ulum menjelaskan aspirasi akan disampaikan ke kalangan eksekutif. Menurutnya alokasi anggaran untuk Puskesmas Hewan (Puskeswan) perlu diperbesar. 

"Apa yang menjadi masalah tentang pengendalian hewan, terutama populasi kucing di Kota Malang bisa lebih diperhatikan lagi. Lalu alokasi anggaran untuk Puskeswan kalau bisa diperbesar," katanya. 

Dengan cara tersebut, kolaborasi antara dokter hewan hingga pecinta kucing dapat direkatkan. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami keberadaan hewan liar di sekitarnya. 

"Kolaborasi perlu kita rapatkan bersama, agar sosialisasi keberadaan hewan liar juga dipahami masyarakat. Lebih dinyaringkan lagi apa yang menjadi permasalahan sehingga solusi bisa ditemukan secara tepat dan mampu memastikan kesejahteraan hewan," tutupnya.  (*)