DPRD Kota Malang: Wisata Terpadu Mustahil Tanpa Pedestrian Layak

KETIK, MALANG – Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyoroti konsep wisata terpadu yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Ia menilai wisata terpadu mustahil terealisasi apabila tidak disertai dengan kelayakan jalur pedestrian atau pejalan kaki.

Trio menjelaskan bahwa kemudahan akses bagi wisatawan menjadi kunci penting dalam mewujudkan wisata berkelanjutan. Konektivitas kawasan Balai Kota Malang, Splendid, Kayutangan Heritage, dan Alun-Alun Merdeka harus terwujud melalui perbaikan infrastruktur.

“Kita ingin orang keluar dari Stasiun Kota Malang bisa langsung jalan kaki ke titik-titik wisata terpadu tanpa kendaraan. Konsep ramah pejalan kaki itulah yang menjadi fokus kita,” ujarnya, Kamis, 22 Januari 2026.

Ia menyayangkan kondisi pedestrian di Kota Malang yang belum terawat dan belum representatif bagi pejalan kaki, khususnya jalur padat di Jalan Majapahit, sekitar Gedung Dewan Kesenian Malang (DKM).

Trio menilai akses pedestrian dari Balai Kota Malang menuju Kayutangan atau Splendid masih jauh dari kata ideal. Hal tersebut, sambungnya, disebabkan oleh kondisi jalur yang sempit serta padatnya kendaraan yang melintas.

“Padahal nanti bisa nyambung dengan Taman Rekreasi Kota (Tarekot) di kawasan Splendid. Di situ orang bisa berjalan kaki sambil menikmati kawasan sekitar. Akan bagus kalau memang konsepnya seperti itu. Pedestriannya yang harus ditonjolkan,” tegas politisi PKS Kota Malang itu.

Apabila Kota Malang menyediakan konsep pedestrian yang nyaman, wisatawan dapat menikmati pengalaman berjalan kaki menyusuri bangunan-bangunan tua sejak keluar Stasiun Kota Malang hingga ke Alun-Alun Merdeka.

“Banyak titik yang bisa dinikmati ketika berada di kawasan wisata terpadu ini. Jadi cukup berjalan kaki, wisata heritage Kota Malang bisa dinikmati,” katanya.

Melihat kondisi anggaran Kota Malang tahun 2026, konsep wisata terpadu dapat diawali dengan tahap perencanaan, yakni Detail Engineering Design (DED). Selain menghadirkan pedestrian yang representatif, konsep ini juga perlu disertai penataan kantong parkir dan pedagang kaki lima (PKL).

Ia mengapresiasi upaya Pemkot Malang dalam penataan parkir melalui Gedung Parkir Kayutangan. Kini tinggal penataan PKL, agar nantinya tidak berjualan di kawasan pedestrian.

Trio menyebut penataan PKL dan UMKM direncanakan berada di area Pasar Senggol Splendid. Namun, ia memberikan catatan agar PKL di kawasan Alun-Alun Merdeka juga mendapatkan perhatian. Salah satu opsi yang disampaikan ialah membangun sentra UMKM atau pujasera di kawasan Alun-Alun Merdeka.

“Kalau dari segi anggaran, tahun ini memungkinkan dilakukan secara bertahap. Namun lebih ke aspek DED atau perencanaan. Jadi pemerintah dalam membuat konsep wisata terpadu jangan setengah-setengah,” tutupnya. (*)