Bupati Malang Mutasi Sejumlah Kepala Dinas Besok Siang, Dipastikan Ada Kejutan

KETIK, MALANG – Sejumlah Kepala Dinas dikabarkan akan dimutasi oleh Bupati Malang Sanusi, Kamis, 27 November 2025 besok siang pukul 13.00 WIB. Dipastikan bakal ada kejutan dalam penempatan sejumlah kepala dinas di posisi baru tersebut. 

Kabar yang berkembang, sejumlah pejabat akan dirotasi di tempat baru. Diantaranya Kepala Disperindag Kabupaten Malang M Nur Fuad Fauzi dikabarkan menempati posisi baru Sekwan. 

Namun, ada informasi yang beredar Kepala DPMD Kabupaten Malang Eko Margianto yang akan menempati posisi Sekwan DPRD Kabupaten Malang. Selain itu, ada nama Atsalis diprediksi akan menempati Kepala Diskominfo. 

Selain itu ada nama berkembang lainnya yakni Kepala Dinas PUSDA Kabupaten Malang bergeser ke Kepala DPKCK Kabupaten Malang. Namun, nama yang beredar masih spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. 

Namun, dipastikan pelantikan akan tetap dilakukan besok siang. Hanya nama-nama yang dilantik belum dapat dipastikan. "Besok siang ada pelantikan Pejabat Tinggi Pratama," ujar salah seorang sumber di Pemkab Malang 

Kabar beredarnya rotasi maupun mutasi Kepala Dinas di Pemkab Malang mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya masyarakat ProDesa. 

"Mutasi pimpinan dinas seyogyanya tak hanya bertujuan untuk penyegaran. Apalagi semacam reward and punishment atau suka tidak suka dari kepala daerah atau tim Baperjakat kepada jajaran kepala OPD atau di bawahnya," ujar Koordinator ProDesa Kosaeri kepada Ketik.com.

Tapi, kata ia, lebih kepada tujuan untuk membuat suatu dinas itu lebih baik. Baik dari sisi pelayanan publik maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.

"Contohnya, misalkan pada dinas pariwisata, kita ketahui bahwa potensi wisata di wilayah Kabupaten Malang cukup tinggi. Jika kepala dinasnya diganti baru, maka orang baru ini harus mampu memaksimalkan itu," tegasnya.

Apalagi kata ia, tantangan kedepannya sangat berat. Dibutuhkan kerja keras serta inovasi dalam menjalankan roda organisasi perangkat daerah atau OPD. 

"Apalagi kini TKD pusat dikurangi, maka daerah harus bisa mendapatkan tambahan anggaran dari sektor wisata secara maksimal," terangnya 

Jika tujuan-tujuan itu tidak maksimal, kata ia, maka hasilnya juga tidak maksimal. "Ya percuma saja dilakukan mutasi atau rotasi jabatan. Toh nantinya tidak akan ada bedanya," tuturnya. (*)