Anies Baswedan Soroti 'Migrasi Paksa' Kelas Menengah Jakarta Akibat Ketimpangan Kebijakan Properti

KETIK, MALANG – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti ketimpangan kebijakan perumahan bagi warga kelas menengah khususnya di Jakarta. Timpangnya kebijakan properti membuat masyarakat kelas menengah seolah dimigrasi secara paksa untuk bertempat tinggal di luar Jakarta. 

Sorotan tersebut ia sampaikan ketika menjadi pemateri di Bincang Plano atas undangan dari Fakultas Teknik (FT) UB. Ia diminta menjadi narasumber untuk membahas topik 'Menavigasi Perencanaan Perkotaan Menuju Keadilan Ruang dan Sosial di Tengah Krisis dan Ketidakpastian.'

Menurutnya, perumahan di Jakarta merupakan persoalan struktural. Kebutuhan perumahan masyarakat kelas atas dilayani oleh perusahaan properti. Sedangkan kebutuhan rumah bagi kelompok miskin dilayani lewat subsidi yang diberikan pemerintah.

"Pertanyaannya, yang di tengah siapa yang melayani. Enggak ada. Mereka yang di tengah itu didiamkan. Efeknya apa, yang di tengah pindah dari dalam Kota Jakarta, ke luar," ujarnya, Selas,a 10 Maret 2026.

Bahkan Anies menyebutkan upaya pemerintah selama bertahun-tahun untuk membangun jalan tol ke luar kota, justru memudahkan orang untuk pergi dari Jakarta. Kelompok kelas menengah ini lah yang memiliki potensi besar keluar dari Jakarta mencari rumah terjangkau. 

"Ini adalah penggeseran struktural di Jakarta. Kalau Anda jadi pengelola kota, harus berpikir, sudah adilkah kota ini bagi semua orang sampai harus pergi dari kota ini. Kalau kita menangkap di luar harganya lebih murah. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada yang di tengah dan di bawah," tegasnya. 

Kondisi tersebut yang mendasari Anies Baswedan mengeluarkan Program Rumah DP 0 Rupiah sebagai janji kampanye saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (2017–2022). Meskipun banyak menuai persoalan, namun banyak pengembang perumahan yang menggunakan DP 0 Rupiah dalam mempromosikan perumahan. 

"Di situlah kenapa kita menyiapkan program hunian dengan DP 0 Rupiah. Mereka itu adalah orang-orang yang mampu bayar bulanan, tapi tidak punya tabungan untuk bayar DP. Jadi DP diambil alih negara," terangnya. 

Anies juga mendorong peninjauan kembali kebijakan pajak properti agar lebih berkeadilan. Menurutnya, penduduk yang memiliki jasa bagi negara seharusnya diberikan pengecualian berupa pembebasan PBB agar dapat mempertahankan tempat tinggalnya.

"Banyak sekali orang-orang berjasa terusir dari rumahnya. Masa keluarga pahlawan nasional terusir dari rumahnya hanya karena nggak bisa bayar PBB. Ironis betul," tutur Anies. (*)