Ketua Kadin Lumajang: Pemkab Harus Cepat Tuntaskan Masalah di Stockphile Terpadu

KETIK, LUMAJANG – Harapan untuk meningkatkan PAD dari sektor tambang pasir bisa pupus, jika dalam waktu dekat ini Pemkab Lumajang gagal menyelesaikan masalah terkait penutupan stockphile terpadu yang ada di Sumbersuko Lumajang.

Penutupan stockphile terpadu yang dilakukan oleh masyarakat bukan tanpa sebab. Penyebab marahnya masyarakat ini harus lebih dulu diselesaikan, agar stockphile terpadu bisa dibuka kembali dan PAD pasir kembali meningkat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kadin Lumajang Agus Setiawan.

“Sebenarnya secara tujuan dalam hal peningkatan PAD sudah bagus. Saya tidak menyangka kalau ternyata ada masalah dengan warga setempat. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah memperbaharui komitmen agar stockphile terpadu bisa dibuka kembali,” kata Agus Setiawan.

Masih kata Agus Setiawan, seharusnya komitmen dengan masyarakat dipenuhi dengan baik, karena bagaimanapun operasional stockphile terpadu oleh PD Semeru pasti ada dampaknya kepada masyarakat setempat.

“Kalau memang harus ada pembasahan kawasan, karena debu yang terus berhamburan ke udara, seharusnya masalah ini jadi prioritas. Kan biaya pembasahan juga tidak terlalu mahal. Daya dukung terhadap PAD yang harus jadi acuan utama, maka CSR-pun harus diberikan agar tidak ada penolakan warga seperti yang terjadi kemarin,” ujarnya kemudian.

Menurut Agus Setiawan, dengan ditutupnya stockphile terpadu, truk pasir akan kembali pada kebiasaan lama. Satu SKAB bisa digunakan berulang-ulang untuk menekan harga pasir.

“Akibatnya PAD pasir akan turun kembali. Maka menurut saya, masalah ini harus diselesaikan dengan cepat, termasuk di dalamnya tambahan suntikan modal, agar perusahaan daerah ini sehat dulu dari sisi permodalan. Jika dibiarkan, maka masalahnya akan berlarut-larut,” kata Agus Setiawan.

Di sisi lain, menurut Agus Setiawan, harus ada pembagian tugas antara BPRD selaku pihak yang berwenang melalukan pengawasan SKAB. Artinya, secara operasional harus menjadi tanggung jawab PD Semeru, sementara BPRD sebagai OPD yang bertanggung jawab soal pajak, hanya menangani SKAB-nya saja.

“Kalau kewenangan ini tidak dibagi dengan jelas, ya akan tetap carut-marut,” urainya kemudian. 

Agus Setiawan kemudian melihat ada empat masalah pada stockphile terpadu, pertama komitmen dengan warga setempat, kedua pembagian kewenangan antara PD Semeru dengan BPRD, ketiga suntikan modal agar PD Semeru tetap sehat secara keuangan, keempat penguatan aturan agar semua truk pasir tetap harus masuk ke stockphile terpadu ini.

"Saya mendegar pihak PD Semeru sudah melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini, khususnya untuk menuntaskan masalah dengan warga. Semoga saja segera tuntas," pungkas Agus Setiawan, Rabu (15/11/2023). (*)