KETIK, JAWA TIMUR – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan keberhasilan program Permata Jatim dan Sikawanku sebagai best practice penanganan permukiman kumuh terintegrasi dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta Pusat, Senin, 14 September 2026.
Forum tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Ini sekedar pengalaman kami, kami membangun Permata Jatim dengan tujuan mengintervensi permukiman yang terpadu dan terintegrasi di Jawa Timur," kata Gubernur Khofifah.
Langkah ini mempertegas komitmen Pemprov Jatim dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh berbasis data dan berkelanjutan melalui sinergi antartingkat pemerintah.
Berdasarkan data 2024, luas kawasan kumuh di Jatim mencapai 8.117,23 hektare (892 kawasan di 4.861 desa/kelurahan). Hingga akhir 2025, Jatim berhasil mengurangi kawasan kumuh secara kumulatif sebesar 1.619,47 hektare, sehingga tersisa 6.497,76 hektare.
“Permasalahan ini menuntut intervensi yang terintegrasi, berbasis data, dan dikerjakan melalui sinergi lintas level pemerintahan,” ujar Khofifah.
Dari total kewenangan, pemerintah pusat menangani 4.158,90 hektare (168 kawasan), Pemprov Jatim 1.596,35 hektare (130 kawasan), dan pemerintah kabupaten/kota 2.361,97 hektare (594 kawasan).
Penerapan program Permata Jatim meliputi: Tahun 2025 (21,89 ha): Desa Kepuhanyar (Kab. Mojokerto) dan Kelurahan Bendomungal (Kab. Pasuruan). Tahun 2026 (44,36 ha): Kawasan Jember Kidul (Kab. Jember), Temayang (Kab. Bojonegoro), Setono (Kab. Ponorogo), dan Manguharjo (Kota Madiun). Pemprov Jatim juga mengalokasikan pagu Rp2 miliar untuk penanganan skala lingkungan di Jember.
Intervensi mencakup tujuh aspek: bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.
“Setiap kawasan ditangani sebagai satu unit transformasi, bukan sekadar kumpulan paket pekerjaan,” tegas Khofifah.
Untuk tata kelola, Jatim memanfaatkan Sistem Informasi Kawasan Kumuh (Sikawanku) berbasis MIS dan GIS yang didukung Pergub Jatim No. 25 Tahun 2024.
“Sikawanku menjadi basis data bersama untuk pemutakhiran, analisis, dan pengambilan kebijakan, sehingga prioritas penanganan dapat ditetapkan secara lebih tepat, terukur, dan terintegrasi,” jelasnya.
Khofifah menekankan tiga kunci utama penanganan kawasan kumuh: Satu Data dan Satu Prioritas, Konvergensi Program dan Pembiayaan, serta Keberlanjutan Kawasan.
“Target kita bukan sekadar mengurangi luasan kumuh, tetapi memastikan kawasan yang telah ditangani tidak kembali kumuh dan masyarakatnya semakin sehat, produktif, dan berdaya,” katanya.
Menko Infra AHY mengapresiasi pemaparan tersebut dan menganggap Jatim sebagai representasi daerah dengan kompleksitas tinggi.
"Melalui forum ini Menko Infra mengatakan bahwa semangat yang dibangun adalah bagaimana Indonesia ke depan semakin sejahtera, semakin baik kualitas kehidupan masyarakatnya. Maka manifestasi diantaranya adalah dengan menghadirkan penataan pembenahan atau revitalisasi kawasan kumuh," kata Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono.
"Kehadiran Ibu Gubernur juga bisa merepresentasi para gubernur lainnya yang di sana sini menghadapi permasalahan yang sama, terima kasih Ibu Gubernur," pungkas Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono. (*)
