Menlu Sugiono Dikritik Terlalu “Pendiam”, Dibandingkan dengan Menkeu Purbaya

KETIK, JAKARTA – Diplomat senior Dino Patti Djalal menyampaikan kritik terbuka kepada Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, terkait minimnya komunikasi publik mengenai arah dan langkah politik luar negeri Indonesia. Dino menilai, diplomasi tidak cukup dijalankan di panggung internasional, tetapi juga harus dipahami dan didukung oleh publik di dalam negeri.

Menurut Dino, terdapat prinsip dasar dalam diplomasi yang sering dilupakan, yakni foreign policy begins at home. Artinya, keberhasilan kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menjelaskan dan membangun dukungan publik di dalam negeri.

“Langkah diplomasi di luar negeri akan percuma jika tidak dijelaskan, dipahami, dan didukung oleh publik di dalam negeri,” kata Dino dalam pesannya yang diunggah di media sosial, Senin, 22 Desember 2025. 

Ia membandingkan gaya komunikasi Menlu Sugiono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilainya berhasil membangun kepercayaan publik melalui penjelasan rutin mengenai kebijakan keuangan negara.

“Dalam waktu singkat, Menteri Keuangan menjadi sangat populer dan dihormati publik karena rajin menjelaskan kebijakan. Sementara dalam satu tahun terakhir, Menlu Sugiono belum pernah menyampaikan policy speech mengenai politik luar negeri, baik di dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

Dinilai Terlalu Senyap di Ruang Publik

Dino menyoroti absennya wawancara khusus Menlu Sugiono dengan media terkait substansi politik luar negeri. Selain pidato awal tahun yang bersifat rutin, hampir tidak ada penjelasan publik mengenai langkah diplomasi Indonesia dalam setahun terakhir.

“Kami tidak ingin Menlu Sugiono mendapat predikat sebagai silent minister,” tegas Dino.

Ia juga mengkritik pola komunikasi Menlu yang dinilai lebih banyak dilakukan melalui media sosial, khususnya Instagram, namun minim pesan substantif.

“Media sosialnya penuh foto dan video, tapi tidak ada suaranya. Tidak ada penjelasan kebijakan luar negeri,” katanya.

Dino menilai, pola komunikasi semacam itu justru memperlebar jarak antara Kementerian Luar Negeri dan publik, khususnya komunitas hubungan internasional di dalam negeri.

Absen di Forum-forum Strategis Nasional

Kritik Dino juga diarahkan pada ketidakhadiran Menlu Sugiono dalam sejumlah forum strategis politik luar negeri di dalam negeri. Salah satunya adalah Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP), konferensi politik luar negeri terbesar di dunia yang dihadiri ribuan pemuda dan mahasiswa dari berbagai daerah.

Menurut Dino, berbagai upaya untuk mengundang Menlu Sugiono—mulai dari surat resmi, telepon, pesan WhatsApp, hingga permohonan pertemuan—tidak pernah mendapat respons selama berbulan-bulan.

“Pengalaman saya, menteri luar negeri negara mana pun akan langsung membatalkan agenda lain jika ada konferensi politik luar negeri sebesar ini di negaranya,” ujar Dino.

Hal serupa, lanjutnya, juga terjadi pada ASEAN for the People’s Conference, sebuah inisiatif masyarakat sipil Indonesia dan menjadi perhelatan ASEAN terbesar di Indonesia tahun ini. Menlu Sugiono tidak hadir, sementara Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak, justru menyempatkan diri datang di sela agenda bilateralnya.

Peringatan soal Wibawa dan Kredibilitas Diplomasi

Dino berharap Menlu Sugiono dapat bertransformasi dari sosok yang dinilai absen menjadi pemimpin yang hadir dalam urusan hubungan internasional di dalam negeri. Ia mendorong agar dalam empat tahun ke depan, Menlu secara rutin berkomunikasi dengan rakyat melalui pidato publik atau policy speech, idealnya setiap pekan.

“Itulah tugas utama seorang menteri luar negeri,” tegasnya.

Ia mengingatkan, jika komunikasi publik tetap diabaikan, Menlu dan Kementerian Luar Negeri berisiko kehilangan wibawa dan kredibilitas di mata publik maupun komunitas internasional.

“Dalam dunia diplomasi, yang paling unggul adalah mereka yang paling vokal dan persuasif. Jika tidak, Indonesia akan dianggap remeh,” pungkas Dino.