KETIK, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak henti-hentinya mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar masif melakukan gerakan menanam cabai.
Hal ini perlu diperhatikan para kepala daerah meski inflasi secara nasional terkendali berada di angka 2,13 persen secara year on year pada Juli 2024.
Sebab, cabai terutama jenis rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Juli 2024 dan minggu pertama Agustus 2024.
"Kita selalu berusaha mengatasi cabai, kami ingatkan kembali karena baru beberapa daerah yang melaporkan menanam cabai, sementara masyarakatnya pemakan cabai berat," ujar Tomsi Tohir, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tomsi Tohir, Senin (5/8/2024).
Baca Juga:
Pasca OTT KPK Kemendagri Turun Gunung ke Tulungagung, Pastikan Pelayanan Tak LumpuhHal itu disampaikan Tomsi Tohir mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kategori Pengendalian Inflasi Daerah pada Periode I dan Rapat Pengembangan Tanaman Obat Herbal Nasional.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, meski inflasi relatif terkendali, kenaikan harga cabai masih sulit dikendalikan. Padahal cabai seperti jenis cabai rawit sangat mudah ditanam.
Dirinya meminta Pemda yang masih mengalami kenaikan cabai rawit agar mengoreksi langkah pengendalian. "Kita bisa mengatasi yang lain, tapi cabai rawit masih belum bisa," jelasnya.
Baca Juga:
DPR RI Dorong Penguatan IPDN, Anggaran 2026 Naik Jadi Rp814 MiliarBerdasarkan data yang dikantonginya per 5 Agustus 2024, Tomsi mengatakan, dari 514 kabupaten/kota baru 291 kabupaten/kota yang melakukan pencanangan gerakan menanam. Angka itu juga tak berubah sejak 29 Juli 2024.
"Artinya masih banyak kabupaten/kota yang tidak mencanangkan gerakan menanam, khususnya yang berkaitan tadi khususnya masalah cabai,” jelasnya.
Di lain sisi, Tomsi juga memberikan atensi terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dia mengatakan, masih banyak daerah yang realisasi pendapatannya masih rendah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal ini perlu menjadi perhatian kepala daerah agar terus berupaya meningkatkan pendapatan. Dirinya mengapresiasi Pemda yang realisasi pendapatannya terbilang tinggi.
Selain pendapatan, Tomsi juga menyoroti realisasi belanja daerah yang tak sedikit masih rendah. Dia menekankan, rendahnya realisasi belanja akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi lantaran sedikitnya uang yang beredar di masyarakat.
Tomsi juga mengingatkan Pemda agar berkoordinasi dengan Kemendagri bila menemui kendala dalam merealisasikan belanja.
"Kita berharap realisasi belanja ini bisa disesuaikan dengan bulannya," tandasnya. (*)
