KETIK, JAKARTA – Selama ini program pemberdayaan ekonomi pesantren datang dari banyak pintu, mulai dari kementerian yang mengurus UMKM, pertanian, koperasi, hingga perbankan syariah. Masing-masing berjalan sendiri sehingga di lapangan kerap tumpang tindih. Kementerian Agama kini ingin menata ulang pola itu lewat Direktorat Jenderal Pesantren, lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026.
Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said, menilai potensi ekonomi pesantren terlalu besar untuk dibiarkan berjalan tanpa arah. Pesantren yang tersebar di berbagai daerah punya kaitan langsung dengan pasar domestik, dari tingkat lokal hingga nasional.
"Pesantren bukan hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga memiliki ekosistem ekonomi yang menggerakkan produksi, distribusi, konsumsi, serta aktivitas perdagangan masyarakat," kata Basnang. Menurut dia, pesantren harus tumbuh sebagai produsen dan pelaku usaha, bukan hanya konsumen pasar.
Untuk itu, Basnang menyebut empat hal yang perlu dibenahi: kapasitas kelembagaan, unit usaha produktif, jejaring kemitraan, dan akses pembiayaan.
Direktur Pemberdayaan Pesantren, Yusi Damayanti, mengatakan kehadiran Ditjen Pesantren mengubah cara kerja pemberdayaan. Pola yang sebelumnya parsial dan berjalan sendiri-sendiri kini diarahkan menjadi terintegrasi, terukur, dan terhubung dalam satu ekosistem nasional.
Hal itu disampaikan Yusi dalam Rapat Koordinasi Program Kemitraan dan Pemberdayaan pada Pondok Pesantren di Hotel Ibis Styles Jatibening, Bekasi, 16–18 November 2026.
Yusi menjelaskan, penataan itu ditempuh lewat tiga jalur. Pertama, kebijakan dan pembiayaan. Ditjen Pesantren menyusun standar pemberdayaan yang menjadi acuan bersama, tanpa menyeragamkan karakter dan kemandirian setiap pesantren. Standar ini sekaligus dipakai untuk membuka akses pesantren ke berbagai sumber pembiayaan.
Kedua, sinergi lintas kementerian dan lembaga. Di sini Ditjen Pesantren mengambil peran sebagai penghubung. "Kami menyelaraskan program pemberdayaan dari berbagai kementerian dan lembaga agar tidak tumpang tindih ketika diimplementasikan di pesantren," ujar Yusi. Kemitraan juga dibangun dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi agar bantuan lebih sesuai kebutuhan pesantren.
Ketiga, pemerataan akses melalui pertukaran praktik baik antarpesantren. Yusi menyebut banyak pesantren sudah berhasil mengelola unit usaha, pertanian terpadu, hingga pengelolaan lingkungan secara mandiri. Pengalaman itu akan ditularkan lewat transfer pengetahuan dan pendampingan.
"Pesantren yang telah memiliki kemandirian ekonomi dapat menjadi mentor sekaligus rujukan bagi pesantren lainnya. Pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari nol," katanya.
Yusi menegaskan, pemberdayaan tidak berhenti pada bantuan modal atau sarana prasarana. Ditjen Pesantren juga menyiapkan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, manajemen usaha, serta digitalisasi pengelolaan unit usaha pesantren.
"Penguatan kapasitas SDM, akses pasar, kemitraan, dan digitalisasi harus berjalan beriringan," ujarnya. Harapannya, pesantren mampu mengembangkan potensi lokal dan memberi sumbangan nyata bagi kesejahteraan warga di sekitarnya. (*)
