Sentilan Stella Christie untuk Alumni LPDP: Beasiswa Itu Utang Budi!

KETIK, JAKARTA – Riuh rendah di media sosial soal alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bangga anaknya menjadi Warga Negara Asing (WNA) sampai ke telinga pemerintah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie angkat bicara. Dengan nada taktis, ia mengingatkan bahwa setiap rupiah beasiswa negara adalah "utang" yang harus dibayar lewat kontribusi.

Polemik ini bermula dari unggahan akun Instagram @sasetyaningtyas milik seorang alumni LPDP berinisial DS. Dalam videonya, DS memamerkan paspor Inggris milik anaknya sembari berujar, "Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan." Sontak, pernyataan itu memicu gelombang kritik netizen.

Moralitas di Atas Birokrasi

Stella Christie menilai fenomena ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan cermin kegagalan pendidikan moral sejak dini. Menurutnya, penerima beasiswa seharusnya memandang bantuan negara sebagai amanah, bukan sekadar fasilitas cuma-cuma.

"Setiap beasiswa dari negara adalah utang budi," tegas Stella (22/2/2026). Meski begitu, ilmuwan kognitif ini tak setuju jika solusinya hanya sekadar memperketat aturan atau menambah lapisan pembatasan birokrasi.

Menurut Stella, pembatasan berlebihan justru berisiko:

• Memicu Sikap Sinis: Penerima beasiswa merasa terkekang dan kurang bersyukur.
• Mencari Celah: Fokus mahasiswa beralih dari belajar menjadi mencari cara menghindari kewajiban (pinalti).

Belajar dari Diaspora

Alih-alih memberi sanksi kaku, Stella mendorong narasi kontribusi yang lebih luas. Ia memuji para ilmuwan diaspora seperti Prof. Vivi Kashim (Tiongkok), Prof. Sastia Putri (Jepang), hingga Prof. Haryadi (AS) yang tetap mengharumkan nama Indonesia meski berkarier di luar negeri.

"Memberi kembali kepada negara itu banyak bentuknya. Kita butuh kepercayaan untuk memberi ruang bagi mereka agar bermanfaat bagi bangsa dengan cara masing-masing," imbuhnya.

Akhir Cerita: Permohonan Maaf

Sadar dirinya menjadi bulan-bulanan publik, DS akhirnya melayangkan permohonan maaf secara terbuka pada Jumat (20/2/2026). Ia mengakui bahwa narasinya di media sosial sangat tidak tepat dan terkesan merendahkan identitas WNI.

"Saya mengakui kesalahan dalam pemilihan kata di ruang publik," tulis DS dalam klarifikasinya. Kasus ini pun menjadi alarm keras bagi pengelola beasiswa negara untuk lebih selektif, tak hanya soal kecerdasan akademik, tapi juga nasionalisme. (*)