Sederet Kebijakan Strategis dalam 130 Hari Kerja Presiden Prabowo untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Dunia Usaha

KETIK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto genap 130 hari memimpin Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2024 hingga akhir Februari 2025. Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah kebijakan telah diluncurkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengembangan dunia usaha.

Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, berbagai kebijakan strategis dalam 130 hari kerja Presiden Prabowo telah diambil. Semuanya membuka ruang bagi peran besar dunia usaha.

”Padi masak, jagung mengupih. Itu kebijakan strategis Kabinet Merah Putih, masyarakat menerima manfaat secara langsung dan dunia usaha mendapat peluang berperan besar dalam pembangunan,” ungkap Hasan Nasbi.

“Kebijakan Presiden Prabowo bermanfaat ganda, menghasilkan dua keuntungan sekaligus,” imbuhnya dalam keterangan yang diterima Ketik.co.id, Minggu, 16 Maret 2025.

Beberapa program yang telah berjalan di antaranya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Kemudian program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat setiap harinya dan melibatkan lebih dari 750 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bahkan, khusus MBG, Bappenas mencatat bahwa program tersebut menyumbang 0,86 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan, MBG diperkirakan mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06 persen atau Rp14,61 triliun pada 2025.

MBG dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat karena permintaan bahan baku akan semakin meningkat. Peluang petani, nelayan dan peternak semakin terbuka untuk memasarkan hasil usahanya.

Para UMKM juga bisa merasakan dampak ekonomi dari program MBG, terutama bagi mereka yang bergelut di sektor pangan dan makanan, karena mereka akan menjadi pemasok utama untuk program ini. 

Menurut Hasan Nasbi, lewat beberapa program di atas, pengusaha bisa melihat kesungguhan dan ketekunan pemerintah dalam upaya melanjutkan hilirisasi dan pembangunan infrastruktur lainnya, lewat efisiensi dan rekonstruksi anggaran APBN dan APBD.

“Presiden Prabowo sudah mengatakan kalau ekonomi Indonesia ingin tumbuh 8 persen atau lebih, maka bangsa ini harus segera keluar dari middle income trap,” jelas Hasan Nasbi.

“Hilirisasi sumber daya alam yang strategis adalah peluang terbesar, dimana dukungan para pengusaha juga menjadi sangat strategis,” tegasnya.

Untuk mendukung program hilirisasi, Presiden Prabowo telah mendirikan BPI Danantara untuk optimalisasi pengelolaan aset BUMN yang nilainya triliunan rupiah. Sehingga Indonesia bisa mandiri dalam pendanaan proyek strategis, tanpa perlu bergantung kepada investor asing.

 “Presiden sudah mengatakan kalau Danantara yang menyediakan modal hilirisasi, para pengusaha seperti anggota Kadin, harus bersiap, gabung dan dukung business plan-nya yang bankable,” lanjut Hasan Nasbi.

Dampak positif dari hilirisasi ini akan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Seperti hilirisasi nikel akan menciptakan 180.000 lapangan kerja baru, hilirisasi tembaga 150.000 lapangan kerja dan hilirisasi bauksit sedikitnya membuka 229.000 lapangan kerja.

Di bidang kesehatan, Presiden Prabowo telah meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis mulai 10 Februari 2025 lalu. Program ini melihatkan 7.605 puskesmas seluruh Indonesia dengan total 527.000 pendaftar sejauh ini.

Selain itu, dalam dua tahun ke depan, kapasitas layanan 66 RSUD akan naik kelas dari tipe D menjadi tipe C, memiliki sarana dan alat kesehatan yang modern. 

Sektor pendidikan juga tidak luput dari perhatian Presiden Prabowo, selain program MBG yang menyasar siswa sekolah dasar hingga menengah, sudahudah ada pencanangan pembentukan Sekolah Unggulan, Sekolah Rakyat, dan renovasi lebih dari 10 ribu sekolah. 

“Dapat dipastikan semua quick win, atau PHTC membuka ruang terlibatnya kalangan pengusaha untuk memajukan Indonesia,” kata Hasan. 

Untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, Presiden Prabow mencanangkan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk mewujudkan Asta Cita.

Lewat program ini, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif menciptakan solusi bagi tantangan global.

“Koperasi betul-betul hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tapi koperasi desa dalam mengembangkan usahanya, pasti butuh dunia usaha, baik itu untuk pendampingan ataupun sebagai mitra,” tandasnya.(*)