Sebelum Lengser, Ketua Kwarnas Berhentikan 3 Andalan Nasional

KETIK, JAKARTA – Badai gonjang-ganjing kepentingan di tubuh Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka mulai terkuak dan kian memanas. Belakangan santer isu jika Kwarnas cenderung bertransformasi sebagai gerakan politik. 

Benarkah demikian? Terbaru, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso memberhentikan tiga Andalan Nasional sebagaimana Surat Keputusan (SK) tertanggal 27 Februari 2023.

Padahal, masa jabatan tokoh yang kerap disapa Buwas itu hanya tinggal delapan bulan atau efektif enam bulan lagi hingga perhelatan Musyawarah Nasional pada November 2023 mendatang. 

Tak ada angin tak ada hujan, Buwas mengambil keputusan di ujung jabatan. Ia memberhentikan langsung tiga Andalan Nasional.

Mereka adalah Sekretaris Komisi Kehumasan dan Informatika Untung Widyanto, Sekretaris Komisi Aset dan Usaha Rapin Mudiarjo dan Andalan Nasional Komisi Kerjasama Luar Negeri, Roberto Pramudya Sidauruk. 

Budi Waseso telah menandatangani SK dengan nomor 025 tahun 2023 pada tanggal 27 Februari 2023 dengan tembusan disampaikan kepada para pimpinan Kwarnas, para Ketua Kwarda, dan yang bersangkutan. Namun SK pemberhentian tersebut mulai beredar luas Kamis (2/3/2023) kemarin. 

Buwas menjadikan Hasil Rapat Pimpinan Kwarnas pada tanggal 18 Januari 2023 sebagai landasan pengambilan keputusan. Pertimbangan lain adalah alasan peningkatan kinerja pengurus.

"Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja kepengurusan dan memantapkan manajemen organisasi Kwamas Gerakan Pramuka, maka perlu diadakan beberapa perubahan formasi kepengurusan," begitu bunyi salah satu pertimbangan dalam SK.

Selain menetapkan pemberhentian tiga andalan nasional, SK ini juga menetapkan Widhya Sukma, yang sebelumnya adalah Andalan Nasional Komisi Kehumasan dan Informatika, menjadi Sekretaris Komisi menggantikan Untung Widyanto.

Kemudian satu nama baru muncul pada Pergantian Antar Waktu kali ini. Yaitu Budi Ruseno. Ia ditetapkan sebagai Sekretaris Komisi Aset dan Usaha menggantikan Rapin Mudiarjo.

Pergantian Antar Waktu yang dilakukan menjelang akhir periode menjadi sebuah tanda tanya. Terlebih lagi baru saja salah satu pengurus Kwarnas, Yudha Adyaksa menyatakan mundur dari kepengurusan melalui surat resmi pada 24 Februari 2023. Padahal masa bakti periode ini tinggal beberapa bulan ke depan. 

Mengapa Yudha mengundurkan diri? 

Pada akun Instagram pribadinya ia menuliskan kata "Pamit 016, 23 Juli 2022-24 Februari 2023."

"Bagi yang Paham Aja."

Caption tersebut melengkapi unggahan tiga poster digital. Bahkan ia sengaja menyematkan agar terlihat jelas. 

Langkah pengunduran diri Yudha ini seolah menjadi catatan khusus bagi mereka yang paham. 

Yudha juga menuliskan "Ada awal. Ada akhir. Dan memang harus ada yang diakhirkan" ; "Sampai jumpa saat aku melihatmu."; pada unggahannya di akun instagram pribadinya.

"Setidaknya si #Y4K1N sudah berusaha mewarnai. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Mohon maaf selama bekerjasama ada kesalahan sengaja maupun tidak di sengaja. Semangat berkarya," tulisnya lagi pada poster lainnya.

Yudha sebelumnya selain sebagai Ka Pusinfo Kwarnas yang merupakan Ex Officio Andalan Nasional Komisi Kehumasan dan Informatika, ia juga masih tercatat sebagai Andalan Nasional Komisi Pembinaan Anggota Muda (Binamuda) sebagaimana dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam.

Selain itu, Yudha juga masuk dalam kepengurusan Asia Pasific Regional (APR) Scout sebagai National Scout Organization (NSO) Growth Coordinator. Namun ia tiba-tiba memilih hengkang. 

Pramuka Kian Temaram 

Aura Pramuka kian muram. Sebelum diberhentikan, Sekretaris Komisi Kehumasan dan Informatika Untung Widyanto sempat memoderatori sebuah Webinar Forum Pramuka Bestari pada 27 Februari 2023.

Forum dalam rangka memperingati 166 tahun Baden-Powell tersebut menjadi muara bagi seluruh pertanyaan kader maupun pengurus berbagai wilayah.

Bagaimana tidak? Karena tema webinar cukup menohok. Benarkan Potret Kepemimpinan Gerakan Pramuka Temaram? 

Forum ini menghadirkan tiga narasumber, salah satunya Wakil Ketua/Ketua Komisi Organisasi dan Hukum Sigit Muryono. 

Dua narasumber lainnya yaitu Purna Aktivis dan Dewan Kerja (PADK) Sumatera Utara Evila Sari serta Purna Dewan Racana Unpad, Mantan CEO Yayasan WWF Indonesia dan Sekjen Transparency International Indonesia, Rizal Malik. 

Dalam video Live webinar yang disiarkan melalui YouTube Forum Pramuka Bestari, nampak Sigit Muryono terlibat diskusi sengit (video menit ke 4.44.46). Ia memberikan tanggapan atas pertanyaan salah satu peserta webinar.

Peserta webinar yang diketahui bernama Ardho dari Jawa Tengah menyampaikan pertanyaan terkait dengan pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diedarkan oleh Kwartir Nasional yang dirasa kurang pas.

Sigit selaku pimpinan Kwarnas yang menjadi narasumber tersebut nampak menyampaikan jawaban atas pertanyaan serupa yang juga disampaikan oleh peserta lainnya masih terkait dengan KTA.

Disampaikan oleh penanya, edaran KTA yang ia terima melalui Kwartir Daerah dan tersebar ke 35 Kwartir Cabang di Jawa Tengah terlalu memaksa. Menurutnya, kewenangan cetak KTA ada di Kwartir Cabang, bukan Kwarnas.

Meski setuju dengan adanya pendataan keanggotaan Gerakan Pramuka, Ardho menyayangkan cara yang digunakan oleh Kwarnas dalam menyampaikan edaran kepada Kwarda maupun Kwarcab se-Indonesia.

Senada dengan hal itu, Nurlaeli dari Kwarcab Bangkalan juga menyampaikan bahwa di wilayahnya, KTA dicetak secara kolektif oleh Kwarcab dengan biaya ganti cetak sebesar Rp10.000.

Menanggapi hal tersebut, Sigit menyampaikan bahwa saat ini masih dalam proses pendalaman terkait kerja sama pendataan serta cetak KTA tersebut oleh Kwarnas dengan mitranya, termasuk tata kelola, penomoran, dan sebagainya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa untuk karyawan/staf Kwarnas dan Andalan memang sudah memulai dengan melakukan cetak KTA ini bersama mitra yang telah ditunjuk tersebut.

Pada akhir kesimpulan, Untung Widyanto selaku moderator memberikan simpulan bahwa adanya masukan-masukan seperti ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi pimpinan Kwarnas.

Namun Sekretaris Komisi Kehumasan dan Informatika Untung Widyanto, Sekretaris Komisi Aset dan Usaha Rapin Mudiarjo dan Andalan Nasional Komisi Kerjasama Luar Negeri, Roberto Pramudya Sidauruk resmi diberhentikan pada tanggal yang sama dengan agenda webinar tersebut. (*)