.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Pemerintah perlu memperbaiki cara menggunakan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tidak berubah menjadi penentu tunggal atas hak masyarakat. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai, pemerintah harus membuka dasar penetapan desil, menyediakan mekanisme sanggah, serta mengintegrasikan berbagai sumber data sebelum menjadikan klasifikasi tersebut sebagai pijakan kebijakan.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu mengatakan, data kesejahteraan memiliki peran penting dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah. Namun, penggunaan data tersebut juga membawa konsekuensi besar apabila klasifikasi rumah tangga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurut Wisnu, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan hasil akhir berupa desil. Masyarakat juga perlu mengetahui indikator yang digunakan untuk menentukan posisi mereka sehingga dapat memahami sekaligus menguji hasil pendataan tersebut.
"Semakin besar konsekuensi dari sebuah garis batas yang diterapkan oleh pemerintah, semakin tinggi standar akurasi yang harus dipenuhi sebelum garis itu digunakan," tegasnya, Kamis, 27 Agustus 2026.
Transparansi Jadi Syarat Penting
Wisnu menilai transparansi perlu menjadi bagian utama dalam pengelolaan DTSEN. Pemerintah perlu menjelaskan variabel yang digunakan untuk membentuk desil sekaligus alasan indikator tersebut dianggap mewakili tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat tidak sekadar menerima angka desil sebagai keputusan final. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, warga harus mengetahui ke mana mereka dapat mengajukan keberatan dan bagaimana proses koreksinya.
Karena itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme sanggah yang mudah diakses. Mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai saluran pengaduan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperbarui data ketika kondisi rumah tangga telah berubah.
"Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan, bukan sekadar hanya di atas kertas lalu kemudian menerima saja penentuan dari pemerintah tersebut," katanya.
Menurut Wisnu, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena kondisi sosial ekonomi rumah tangga bersifat dinamis. Perubahan jumlah anggota keluarga, pendapatan, aset, maupun beban pengeluaran dapat membuat kondisi sebuah rumah tangga berbeda dari informasi yang tercatat sebelumnya.
Desil Perlu Lebih Terperinci
Selain memperbaiki mekanisme koreksi, Wisnu mendorong pemerintah melihat distribusi kesejahteraan secara lebih terperinci. Menurutnya, penggunaan desil memang dapat membantu mengelompokkan masyarakat, tetapi pembagian tersebut dapat terlalu kasar ketika digunakan untuk menentukan hak secara langsung.
Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan tingkat granularitas yang lebih halus, misalnya menggunakan persentil. Dengan begitu, perbedaan kondisi rumah tangga di sekitar batas desil dapat terlihat lebih jelas.
"Mungkin membuat granularitas yang lebih halus, lebih jelas, misalkan pembagiannya dalam bentuk persentil," ujarnya.
Pendekatan tersebut dapat mengurangi risiko cliff effect, ketika rumah tangga dengan kondisi ekonomi hampir sama memperoleh perlakuan berbeda hanya karena berada pada kelompok yang berbeda. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan zona transisi di sekitar batas tertentu sehingga perubahan status tidak langsung menghasilkan konsekuensi kebijakan yang terlalu besar.
Wisnu juga mengingatkan agar pemerintah tidak menyamakan seluruh rumah tangga yang masuk desil 9 dan 10. Kelompok tersebut dapat memiliki rentang kemampuan ekonomi yang sangat lebar, terlebih jika jumlah tanggungan dan beban pengeluaran turut diperhitungkan.
Jangan Bergantung pada Satu Data
Perbaikan DTSEN juga membutuhkan integrasi dengan sumber informasi lain. Wisnu menilai desil sebaiknya tidak bekerja sendirian karena setiap jenis data memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.
Pemerintah dapat menggabungkan informasi kesejahteraan dengan data perpajakan, kepemilikan dan spesifikasi kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan riil. Dengan cara tersebut, pemerintah memiliki lebih banyak indikator untuk memeriksa apakah posisi desil benar-benar mencerminkan kondisi sebuah rumah tangga.
"Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih," jelas Wisnu.
Ia menilai pendekatan tersebut penting terutama ketika data desil digunakan untuk menentukan penerima atau nonpenerima subsidi. Pemerintah perlu memastikan keputusan tidak hanya cepat secara administratif, tetapi juga tepat secara substantif.
Dalam konteks subsidi BBM, misalnya, pemerintah dapat mempertimbangkan skema yang lebih bertahap daripada sekadar membuat batas penerima berdasarkan kelompok desil. Pembatasan volume berdasarkan kebutuhan kendaraan atau rumah tangga dapat menjadi salah satu alternatif, dengan tetap menyediakan ruang untuk transisi dan pembaruan data.
"Harusnya kebijakan itu bukan langsung seperti menyalakan lampu, on-off, lalu kemudian selesai," ujarnya.
Data Harus Bisa Dikoreksi
Menurut Wisnu, kualitas sebuah sistem pendataan tidak hanya terlihat dari kemampuan pemerintah mengumpulkan data, tetapi juga dari kemampuannya memperbaiki kesalahan. Data yang digunakan untuk kebijakan publik harus memiliki mekanisme pembaruan ketika kondisi masyarakat berubah.
Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap DTSEN. Ketika masyarakat mengetahui dasar penilaian dan memiliki jalur untuk memperbaiki informasi, potensi konflik akibat perbedaan antara data pemerintah dan kondisi nyata dapat ditekan.
Pemerintah pada akhirnya perlu menempatkan DTSEN sebagai instrumen yang terus diperbarui, bukan daftar yang dianggap selesai setelah ditetapkan. Integrasi data, transparansi metodologi, serta mekanisme sanggah harus berjalan bersamaan agar kebijakan berbasis data tidak justru menghasilkan kelompok masyarakat yang salah sasaran.
Wisnu menegaskan, tujuan akhirnya bukan sekadar membuat administrasi subsidi menjadi lebih efisien, melainkan memastikan kebijakan benar-benar responsif terhadap kondisi warga.
"Kebijakan subsidi itu lebih presisi, responsif terhadap perubahan kondisi warga dan tidak sekadar mengorbankan kelas menengah yang saat ini memang sudah cukup rentan hanya demi mengedepankan efisiensi administrasi," pungkasnya.
