DPRD Maluku Utara Nilai Harita Nickel Bawa Dampak Nyata bagi Pulau Obi

KETIK, JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Drs. H. M. Iqbal Ruray, M.BA, memberikan apresiasi atas komitmen Harita Nickel yang dinilai membawa perubahan nyata bagi warga Pulau Obi, Halmahera Selatan. Ia menyebut kontribusi perusahaan itu tidak hanya tampak pada pendapatan asli daerah, tetapi juga pada berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara tentunya sangat memberikan harapan terkait dengan keberadaan dari Harita Nickel, karena Harita Nickel ini sekaligus memiliki industri yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah bagi kami di Provinsi Maluku Utara. Untuk itu kami sangat mendukung, menjaga, memelihara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga yang ada di sekitar tambang," kata Iqbal saat ditemui pada pertengahan November 2025, di Jakarta.

Iqbal menjelaskan, aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel di Pulau Obi membawa dampak positif bagi ekonomi lokal. Terbukanya lapangan kerja dan tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai menjadi bukti perubahan yang bisa dirasakan warga.

Tak hanya soal ekonomi, Iqbal juga menyoroti program sosial perusahaan, termasuk dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satu yang ia apresiasi adalah program makan siang gratis bagi pelajar SMP dan SMA di Desa Kawasi.

"Sebelum ada MBG di Harita ternyata sudah ada. Ini adalah sesuatu yang kita memberikan apresiasi pada Harita bahwa apa yang sudah dilakukan ini bisa dipertahankan dan diperbaiki,” ujarnya.

Harita Nickel juga menjalankan program PELITA, sebuah kegiatan pelatihan vokasional bagi warga lokal, mulai dari operator alat berat hingga pelatihan Bahasa Mandarin. Program ini diarahkan untuk membuka jalan bagi kesempatan kerja yang lebih luas.

Di sektor ekonomi, perusahaan mendorong pengembangan UMKM dan pertanian lokal agar dapat menjadi pemasok kebutuhan perusahaan. Pada 2024, tercatat ada 65 pemasok dari Pulau Obi dengan nilai transaksi mencapai Rp150 miliar.

Meski begitu, Iqbal menyadari manfaat ekonomi belum dinikmati secara merata. Ia berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih pada skema dana bagi hasil, mengingat Maluku Utara merupakan salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia.