KETIK, JAKARTA – Perdana Menteri (PM) terpilih Hungaria, Péter Magyar, menegaskan komitmennya untuk mematuhi hukum internasional dengan menyatakan bahwa negaranya akan menahan siapa pun yang masuk daftar buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), termasuk PM Israel Benjamin Netanyahu.
Pernyataan itu disampaikan Magyar di tengah rencana kunjungan Netanyahu ke Hungaria yang sebelumnya sempat ia undang. Ia mengakui, jika kunjungan tersebut benar terjadi saat Hungaria masih menjadi anggota ICC, maka penahanan terhadap Netanyahu tidak dapat dihindari.
“Jika seseorang dicari oleh ICC dan berada di wilayah Hungaria, maka kewajiban hukum kami adalah menahannya,” tegas Magyar, Senin, 20 April 2026.
Sebagai negara anggota ICC, Hungaria memiliki kewajiban untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan lembaga tersebut. Dalam kasus Netanyahu, ICC diketahui telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait konflik di Gaza.
Magyar menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap berada dalam kerangka hukum internasional dan tidak akan mengabaikan kewajiban tersebut, meskipun berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik.
Berseberangan dengan Era Orbán
Sikap ini menjadi perubahan drastis dibanding kebijakan PM sebelumnya, Viktor Orbán.
Di bawah kepemimpinan Orbán, Hungaria dikenal sebagai sekutu dekat Netanyahu di Eropa. Pemerintahannya bahkan menolak menjalankan perintah ICC dan sempat membuka peluang keluar dari keanggotaan lembaga tersebut.
Magyar kini mengambil arah berbeda dengan menghentikan langkah keluar dari ICC dan mengembalikan posisi Hungaria sebagai negara yang patuh terhadap hukum internasional.
Kebijakan ini menciptakan dilema serius bagi Hungaria. Di satu sisi, negara itu berupaya menjaga hubungan bilateral dengan Israel. Namun di sisi lain, ada kewajiban hukum internasional yang harus dijalankan tanpa pengecualian.
Magyar mengisyaratkan bahwa para pemimpin dunia, termasuk Netanyahu, seharusnya memahami konsekuensi hukum dari status mereka di mata ICC.
Pernyataan Magyar dipandang sebagai sinyal kuat perubahan arah politik luar negeri Hungaria. Negara tersebut kini bergerak dari posisi yang sebelumnya cenderung melindungi sekutu politik, menjadi lebih menekankan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Langkah ini juga berpotensi memperluas daftar negara yang menjadi wilayah berisiko bagi Netanyahu, khususnya di kawasan Eropa yang merupakan anggota ICC.
Dengan sikap tegas tersebut, pemerintahan baru Hungaria menempatkan hukum internasional di atas pertimbangan politik praktis. Jika rencana kunjungan Netanyahu tetap berlangsung, maka situasi ini berpotensi menjadi ujian nyata antara kepentingan diplomasi dan kewajiban hukum global.
