Pertemuan Krisis di Washington Berakhir Buntu, Ketegangan AS–Denmark soal Greenland Meningkat

KETIK, JAKARTA – Pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland di Washington pada 15 Januari 2026 lalu berakhir tanpa terobosan. Justru mempertegas kebuntuan diplomatik terkait masa depan Greenland dan memicu kekhawatiran akan memburuknya hubungan transatlantik.

Pertemuan tersebut mempertemukan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dengan Wakil Presiden AS J.D. Vance serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Meski secara formal digambarkan sebagai dialog antarmitra, pernyataan publik yang disampaikan usai pertemuan menunjukkan tingkat ketegangan yang jarang terlihat antara sekutu NATO.

Rasmussen secara terbuka mengakui bahwa pembicaraan tidak menghasilkan kesepakatan substantif dan menyebut adanya perbedaan yang mendasar dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.

“Kami masih memiliki perbedaan mendasar,” kata Rasmussen kepada wartawan, pada 16 Januari 2026. 
“Jelas bahwa presiden (Trump) memiliki keinginan untuk menaklukkan Greenland," sambungnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal paling gamblang sejauh ini bahwa Denmark memandang pendekatan Washington bukan sekadar tekanan diplomatik, melainkan upaya sistematis untuk mengubah status wilayah Greenland.

Rasmussen mengatakan Denmark akan membentuk kelompok kerja tingkat tinggi untuk membahas kekhawatiran keamanan Amerika Serikat, namun ia tidak menyembunyikan pesimismenya.

“Apakah itu bisa dilakukan, saya tidak tahu,” ujarnya.

Dari pihak Greenland, Motzfeldt menegaskan kembali bahwa keterlibatan Nuuk dalam pembicaraan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai kesiapan untuk menyerahkan kedaulatan.

Greenland, kata dia, hanya bersedia membahas kerja sama, bukan perubahan status politik atau kepemilikan wilayah.

Di tengah kebuntuan tersebut, sikap Washington tetap keras. Presiden Trump kembali menyampaikan bahwa Amerika Serikat memerlukan Greenland demi kepentingan keamanan nasional dan internasional. Ia juga menilai bahwa jika NATO tidak mengambil peran utama dalam mengamankan wilayah Arktik itu, Amerika Serikat akan bertindak sendiri.

“Kami membutuhkan Greenland untuk keamanan internasional,” kata Trump dalam pernyataan terpisah.

“Jika NATO tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya.”

Retorika itu memperdalam kekhawatiran di Eropa bahwa isu Greenland telah bergeser dari perbedaan pandangan strategis menjadi ancaman langsung terhadap prinsip kedaulatan sekutu NATO. Kekhawatiran tersebut segera direspons dengan langkah konkret.

Denmark mengumumkan peningkatan kehadiran militernya di Greenland melalui latihan dan penguatan pasukan di kawasan Arktik. Operasi tersebut, yang dilaksanakan dalam kerangka NATO, dimaksudkan sebagai sinyal kesiapsiagaan dan solidaritas Eropa, bukan sebagai provokasi terhadap Amerika Serikat.

Sejumlah negara Eropa, termasuk Swedia, Jerman, dan Prancis, dilaporkan menyatakan kesiapan untuk mengirimkan kontingen kecil sebagai bentuk dukungan. Seorang pejabat Eropa menggambarkan situasi ini sebagai ujian serius bagi aliansi transatlantik.

“Kami tidak pernah membayangkan harus mempertahankan kedaulatan wilayah sekutu dari tekanan sekutu lainnya,” kata pejabat tersebut.

Pertemuan di Washington yang semula diharapkan meredakan ketegangan justru memperjelas garis konflik. Di satu sisi, Amerika Serikat menempatkan Greenland sebagai kepentingan strategis yang tidak dapat ditawar. Di sisi lain, Denmark dan Greenland menegaskan bahwa kedaulatan bukan isu yang bisa dinegosiasikan, bahkan dengan sekutu terdekat sekalipun.

Bagi Greenland, eskalasi ini menempatkan wilayah tersebut di pusat pusaran geopolitik global. Dengan populasi yang kecil namun posisi strategis yang besar, Greenland kini menjadi simbol benturan antara kepentingan keamanan global dan hak menentukan nasib sendiri.

Hingga pertengahan Januari 2026, tidak ada tanda bahwa ketegangan ini akan segera mereda. Pertemuan di Washington justru memperlihatkan bahwa konflik diplomatik soal Greenland telah memasuki fase yang lebih keras, dengan implikasi langsung terhadap hubungan AS–Eropa dan masa depan solidaritas NATO. (*)