KETIK, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memusatkan seluruh kendali ekspor komoditas utama nasional melalui satu pintu mendapat sorotan tajam dari media asing, mulai dari Singapura hingga Amerika Serikat (AS). Kebijakan strategis ini mewajibkan seluruh penjualan komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan batu bara dilakukan hanya lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah.
Media Singapura Channel News Asia (CNA) melaporkan bahwa kebijakan eksportir tunggal ini diambil Jakarta sebagai langkah drastis untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara. Selama puluhan tahun, Indonesia dinilai kehilangan potensi pendapatan hingga puluhan ribu triliun rupiah akibat praktik manipulasi nilai faktur (under-invoicing) dan pengalihan harga (transfer pricing) oleh pihak swasta.
Prabowo menyebut selama puluhan tahun Indonesia telah kehilangan potensi pendapatan hingga US$ 908 miliar (Rp 16.071,6 triliun) akibat ekspor yang dihargai terlalu murah. Praktik manipulasi nilai faktur (under-invoicing) dan pengalihan harga (transfer pricing) oleh pihak swasta disebut-sebut sebagai pemicu utama yang ingin diberantas oleh pemerintah melalui regulasi baru ini.
"Hari ini pemerintah Indonesia yang saya pimpin akan mengeluarkan regulasi mengenai pengelolaan ekspor komoditas," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gedung DPR RI, 20 Mei 2026.
Ia menegaskan bahwa regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan ekspor nasional. "Semua penjualan sumber daya kita, mulai dari kelapa sawit hingga batu bara, harus melalui BUMN yang dipilih oleh pemerintah sebagai eksportir tunggal," tegas Prabowo.
Di sisi lain, media AS Associated Press (AP) menyoroti dampak instan kebijakan ini yang memicu kepanikan di pasar keuangan dalam negeri. Rencana monopoli ekspor oleh negara dinilai para investor global dapat merusak mekanisme pasar bebas serta memangkas margin keuntungan emiten komoditas secara drastis.
Akibat sentimen tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia dilaporkan merosot tajam sebesar 3,5 persen pada hari Selasa, dan berlanjut melemah mendekati 2 persen pada hari Rabu.
Meski menuai sorotan tajam dunia internasional dan memicu gejolak pasar modal, Presiden Prabowo tetap menegaskan bahwa penguasaan penuh atas kekayaan alam merupakan hak mutlak demi menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Dalam pandangan pemerintah-dan saya yakin setiap patriot akan mendukung ini-bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkas Prabowo. (*)
