Tingkatkan Pengelolaan Kas Negara, Bank Jatim Teken Kerja Sama dengan Kemenkeu

KETIK, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kamis, 23 Januari 2025.

Bertempat di Gedung AA Maramis Jakarta, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti.

Di acara tersebut, Bank Jatim juga sukses meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Terbaik Mitra Transaksi Treasury Dealing Room Tahun 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah.

Dalam keterangan tertulisnya, Busrul menjelaskan bahwa ruang lingkup perjanjian yang ditandatangani mencakup beberapa hal.

Di antaranya penyaluran gaji melalui rekening Aparatur Sipil Negara (ASN) atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat negara secara terpusat.

Selain itu, perjanjian ini berisi pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik melalui collecting agent, pengelolaan rekening pemerintah milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga, serta Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia.

”Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel,” terang Busrul, Jumat, 24 Januari 2025.

Dia menambahkan, kerja sama yang dilakukan dengan DJPb merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan pengelolaan kas negara melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan.

Tak lupa, dia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas penghargaan yang telah diberikan kepada Bank Jatim.

Keberhasilan ini, baginya, tentu saja tidak lepas dari peran penting para nasabah setia Bank Jatim yang telah mempercayakan layanan finansialnya.

Dengan ini, dia berharap ke depannya Transaksi Treasury Dealing Room Bank Jatim bisa terus memberikan pelayanan optimal.  Sehingga mampu menunjang pengembangan transaksi treasury yang lebih profitable namun tetap dapat terukur risikonya.

“Ke depannya, kami akan terus mendukung pemerintah Indonesia, memberikan literasi dan memperkaya produk keuangan, serta senantiasa selalu berada di sisi nasabah dalam memberikan solusi finansial,” tutur Busrul.

Sementara itu, Astera menambahkan bahwa saat ini pengelolaan kas negara telah berkembang pesat dengan dukungan kualitas sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang modern dan berbasis digital.

Sepanjang tahun 2024, terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Kemudian jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan. 

Dia pun menjelaskan bahwa tahun 2025 APBN mencapai Rp3,6 T. Jumlah tersebut, sepertiganya ditransfer ke daerah.

Ini adalah koneksi antara pemerintah dengan perbankan. Pasalnya, uang ini bisa digunakan tentu lewat perbankan/lembaga keuangan nonbank/lembaga persepsi, baik dari sisi masuk yang akan disimpan oleh negara maupun saat dikeluarkan.

“Jadi tentu kita sangat mengharapkan layanan yang baik dari Bapak Ibu sekalian sehingga kita semua bisa memberikan nilai tambah dari kegiatan treasury yang dilakukan,” pugkas Astera.(*)