Kampanye Ilegal di Balai Desa, Kades Tarik Divonis Bersalah, tapi Tidak Perlu Masuk Penjara
26 Februari 2024

Kampanye Ilegal di Balai Desa, Kades Tarik Divonis Bersalah, tapi Tidak Perlu Masuk Penjara

Hukum & Kriminal
Thumbnail Berita - Langgar UU Pemilu dan Dituntut Jaksa 5 Bulan Penjara, Kades Tarik Sidoarjo Mengaku Bersalah
22 Februari 2024 13:34 22 Feb 2024 Fathur Roziq

Langgar UU Pemilu dan Dituntut Jaksa 5 Bulan Penjara, Kades Tarik Sidoarjo Mengaku Bersalah

Thumbnail Berita - Tim Gakkumdu Limpahkan Perkara Pelanggaran Pidana Pemilu ke Pengadilan, Kades Tarik Disidang Senin
16 Februari 2024 12:46 16 Feb 2024 Fathur Roziq

Tim Gakkumdu Limpahkan Perkara Pelanggaran Pidana Pemilu ke Pengadilan, Kades Tarik Disidang Senin

Thumbnail Berita - Kades Tarik Sidoarjo Terancam Pidana 1 Tahun Penjara karena Diduga Izinkan ”Kampanye Ilegal” di Balai Desa
13 Februari 2024 09:31 13 Feb 2024 Fathur Roziq

Kades Tarik Sidoarjo Terancam Pidana 1 Tahun Penjara karena Diduga Izinkan ”Kampanye Ilegal” di Balai Desa

Thumbnail Berita - Respons Video Viral, Bawaslu Sidoarjo dan FKKD Sidoarjo Tegaskan Lagi Kades Harus Netral dalam Pemilu
12 Februari 2024 11:13 12 Feb 2024 Fathur Roziq

Respons Video Viral, Bawaslu Sidoarjo dan FKKD Sidoarjo Tegaskan Lagi Kades Harus Netral dalam Pemilu

Thumbnail Berita - Bawaslu Sidoarjo Selidiki Video Para Kades di Buduran yang Terang-terangan Dukung Pasangan Prabowo-Gibran
12 Februari 2024 09:02 12 Feb 2024 Fathur Roziq

Bawaslu Sidoarjo Selidiki Video Para Kades di Buduran yang Terang-terangan Dukung Pasangan Prabowo-Gibran

Thumbnail Berita - Viral Video Diduga Kampanye Tanpa Izin di Balai Desa, Bawaslu Sidoarjo Akan Panggil TKD Prabowo-Gibran
6 Januari 2024 01:54 6 Jan 2024 Fathur Roziq

Viral Video Diduga Kampanye Tanpa Izin di Balai Desa, Bawaslu Sidoarjo Akan Panggil TKD Prabowo-Gibran

Thumbnail Berita - Gugatan Batas Usia Capres-cawapres Ditolak, Emil Pilih Hormati Putusan MK
16 Oktober 2023 13:18 16 Okt 2023 Husni Habib

Gugatan Batas Usia Capres-cawapres Ditolak, Emil Pilih Hormati Putusan MK