.png){kind=logo}
KETIK, HALMAHERA SELATAN – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara dari Fraksi PKS, Izzudin Al-Qassam Kasuba, mendesak pemerintah pusat menambah alokasi dana transfer kepada daerah-daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Maluku Utara.
Menurut Izzudin, kontribusi besar daerah penghasil terhadap perekonomian nasional harus diimbangi dengan pembagian anggaran yang lebih adil. Sebab, wilayah penghasil juga menanggung beban pembangunan, pelayanan publik, dan persoalan sosial yang lebih kompleks.
Pernyataan itu disampaikan Izzudin kepada awak media usai menghadiri Workshop Kepemimpinan Pejabat Publik PKS Maluku Utara yang dirangkaikan dengan pelantikan 23 Ketua DPC PKS Kabupaten Halmahera Selatan di Kantor DPD PKS Halmahera Selatan, Minggu 19 Juli 2026.
Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi skema pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan berbagai bentuk transfer ke daerah agar lebih berpihak kepada wilayah yang menjadi penopang ekonomi nasional.
"Daerah-daerah penghasil harus mendapatkan hak yang lebih besar agar mampu menangani berbagai persoalan yang dihadapi. Jangan sampai daerah yang memberi kontribusi besar justru kesulitan membiayai kebutuhan dasarnya," ujarnya.
Izzudin mengatakan tekanan fiskal tidak hanya dialami Maluku Utara, tetapi juga sejumlah wilayah penghasil lainnya, seperti Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Karena itu, persoalan tersebut dinilai telah menjadi isu nasional yang membutuhkan kebijakan serius dari pemerintah pusat.
Salah satu beban terbesar yang disoroti ialah pembiayaan Aparatur Sipil Negara, terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Ia menilai kebijakan rekrutmen yang berasal dari pemerintah pusat harus disertai dukungan anggaran yang memadai bagi pemerintah daerah.
"Ketika rekrutmen dilakukan oleh pemerintah pusat, maka daerah juga harus diberikan dukungan anggaran yang cukup. Jangan seluruh beban pembiayaan diserahkan kepada pemerintah daerah karena kemampuan fiskal setiap daerah berbeda," tegasnya.
Ia turut menyinggung polemik pembiayaan PPPK yang sempat mencuat di sejumlah daerah, termasuk Kota Tidore Kepulauan. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan meningkatnya belanja pegawai telah memberikan tekanan serius terhadap kapasitas fiskal daerah.
Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan tersebut di DPR RI, Izzudin memastikan aspirasi pemerintah daerah akan terus diperjuangkan melalui komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri.
"Kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar ada solusi nyata. Pemerintah pusat harus membuka mata melihat kondisi riil di daerah, terutama daerah penghasil yang memikul beban pembangunan cukup besar. Harapannya, ada penambahan alokasi anggaran sehingga berbagai persoalan di daerah dapat ditangani dengan lebih baik," pungkasnya.
