Pemkab Halsel Fokus Bangun Infrastruktur Zona II Makian-Kayoa 2026

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, memastikan program prioritas pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2026 terpusat di Zona II, yakni Pulau Makian dan Kepulauan Kayoa. 

Pembangunan ini merupakan komitmen strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat Makayoa.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Halsel, Ridwan ST, membenarkan rencana alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp40 miliar. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan ruas jalan dan jembatan yang tersebar di dua kecamatan di Pulau Makian dan empat kecamatan di Kepulauan Kayoa.

“Zona II menjadi fokus Bassam–Helmi tahun depan. Misalnya di Kecamatan Kayoa Barat akan dibangun ruas jalan Busua–Pasir Putih dengan anggaran sekitar Rp4 miliar. Begitu juga pembangunan jembatan penghubung ruas Lapen Desa Orimakurunga–Sagewele di Kayoa Selatan,” ungkap Ridwan, Jumat 22 Agustus 2025.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Halsel juga mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk pembangunan jalan Lapen Desa Pasir Putih menuju Desa Laluin sepanjang 1.700 meter. Di Kecamatan Kayoa Utara, proyek strategis mencakup ruas jalan penghubung Desa Guruapin–Karamat menuju Desa Akesipang dan Ngokomalako, dengan anggaran sekitar Rp8 miliar.

Untuk Pulau Makian, pembangunan difokuskan pada ruas jalan pesisir yang menghubungkan Desa Mataketen, Kecamatan Makian Barat, hingga Desa Mailoa, Kecamatan Makian. Proyek dengan nilai lebih dari Rp14 miliar itu direncanakan menggunakan konstruksi Lapen, dengan tujuan mempercepat aksesibilitas lintas pesisir.

“Rencananya dari Mataketen ke Mailoa itu pembukaan jalan pesisir dengan anggaran Rp14 miliar. Ini bagian dari strategi percepatan infrastruktur di Makian,” tambah Ridwan.

Menurutnya, rencana pembangunan berbasis zonasi ini sekaligus menjadi wujud keberpihakan Bassam dan Helmi terhadap masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan keterisolasian.

Untuk diketahui, DPUPR Halsel sebelumnya mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp109 miliar dari Pemerintah Pusat pada tahun 2025. Pemangkasan itu berdampak pada tertundanya proyek pembukaan badan jalan penghubung dari Kecamatan Kasiruta Timur menuju Kasiruta Barat.