Helmi Umar Muchsin Tinjau SDN 205, Hadirkan Kepedulian Pemkab Halsel Hadapi Banjir Musiman

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin meninaju langsung SDN 205 Kecamatan Bacan yang menjadi langganan banjir setiap kali musim penghujan tiba.

Helmi didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Mardiana Bopeng Helmi, Sekretaris Daerah Safiun Radjilun, Asisten I Saiful Turuy, Kepala Dinas PUPR Idham Pora, serta Kepala Dinas Pendidikan Siti Khodijah.

“Nanti kami rapat bersama Pak Bupati dengan OPD agar mencari solusi guna mengatasi hal ini,” tegas Helmi usai melakukan peninjauan di lapangan Minggu 24 Agustus 2025.

Ia menambahkan, problematika banjir yang berulang membutuhkan rekayasa teknis yang tepat, mulai dari opsi penimbunan di mata air hingga pembangunan talud permanen.

Kunjungan tersebut merupakan langkah evaluatif untuk mengkroscek titik genangan yang menyebabkan aliran air meluap ke dalam ruang belajar. Secara ilmiah, lokasi sekolah yang berada pada dataran rendah dan dikelilingi ekosistem rawa mangrove menjadikannya area rentan terhadap stagnasi air hujan yang sulit meresap ke tanah.

Politikus Partai NasDem itu mengakui, banjir di SDN 205 merupakan fenomena klasik yang tak bisa ditangani secara parsial. Karena itu, Pemkab Halsel akan membangun koordinasi internal dengan Bupati Hassan Ali Bassam Kasuba untuk merumuskan penanganan yang terintegrasi.

“Apakah Pemkab Halsel mengalokasikan anggaran untuk timbun, atau membangun talud, itu yang nantinya kami bahas secara detail,” jelas Helmi.

Helmi juga menekankan pentingnya sinergi semua elemen, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat Kecamatan Bacan. Sebab, sebagian warga masih menolak opsi relokasi bangunan sekolah.

“Kami butuh kerjasama yang baik, terutama warga di Kecamatan Bacan, agar pemanfaatannya tepat sasaran bagi sektor pendidikan,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Wabup Halsel menugaskan Kepala Dinas PUPR Idham Pora untuk mengidentifikasi secara teknis sumber genangan. 

Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi basis ilmiah bagi Pemkab dalam menyusun desain penanggulangan, mulai dari sistem drainase adaptif hingga konstruksi penahan banjir yang ramah lingkungan.