KETIK, HALMAHERA SELATAN – Di tengah perubahan lanskap politik akibat perkembangan teknologi digital, Koordinator Wilayah Partai NasDem Maluku Utara, Helmi Umar Muchsin, menyoroti tantangan kualitas demokrasi yang tidak lagi sebatas persaingan elektoral. Ia menekankan pentingnya penguatan institusi politik, kemampuan berpikir kritis, dan pencegahan polarisasi yang dapat menggeser kepentingan publik menjadi kepentingan kelompok.
Hal itu disampaikan Helmi dalam sambutan politik pada pelantikan dan rapat kerja pengurus DPD dan DPC Partai NasDem Kabupaten Halmahera Selatan di Hotel Buana Lipu, Kecamatan Bacan Selatan, Selasa 27 Oktober 2026.
Dalam sambutannya, Helmi menyoroti perubahan pola komunikasi politik seiring perkembangan teknologi digital. Masyarakat kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada media konvensional untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pendapat.
Perubahan itu melahirkan fenomena citizen journalism dan prosumer, ketika masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memproduksi dan menyebarkannya melalui berbagai platform digital.
"Masyarakat tidak lagi hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga berperan sebagai produsen informasi," kata Helmi.
Menurutnya, perkembangan tersebut memberikan peluang besar bagi keterlibatan publik dalam proses demokrasi. Namun, kemudahan mengakses informasi belum tentu diikuti kemampuan masyarakat dalam menilai kebenarannya.
"Arus informasi yang begitu cepat terkadang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi, menggunakan nalar secara kritis, dan mempertimbangkan dampak dari informasi yang disebarkan," ujarnya.
Helmi juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan demokrasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
Ia menilai, keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik.
Selain itu, Helmi mengingatkan bahaya polarisasi politik yang dapat muncul ketika perbedaan identitas dan kepentingan kelompok lebih diutamakan dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas.
"Dalam situasi seperti ini, politik berisiko terjebak pada kepentingan kelompok, populisme, dan primordialisme yang mengutamakan identitas tertentu dibandingkan kepentingan bersama," katanya.
Menghadapi tantangan tersebut, Helmi mendorong penguatan tradisi musyawarah dan pertukaran gagasan dalam kehidupan politik.
Menurutnya, demokrasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan, menyampaikan kritik, dan ikut menentukan arah keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.
Pendekatan ini bagi Helmi sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menempatkan dialog dan pertimbangan rasional sebagai dasar pengambilan keputusan.
"Demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai proses pemilihan dan perebutan kekuasaan," tegas Helmi.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi juga menuntut kedewasaan politik dan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perbedaan pendapat.
Dalam konteks tersebut, Helmi menyebut partai politik memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang sehat sekaligus memperkuat literasi politik masyarakat.
Bagi Helmi, kebebasan berbicara perlu diimbangi kemampuan mendengar, menguji informasi, dan menghargai perbedaan agar partisipasi publik benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan demokrasi.
