KETIK, HALMAHERA SELATAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menginisiasi penguatan koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan program pembangunan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat di 249 desa.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Program Lintas Sektor bersama seluruh kepala desa dan instansi terkait yang digelar di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Senin 16 November 2026.
Kegiatan yang dimotori DPMD Halsel itu dihadiri langsung Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, Sekretaris Daerah Abdillah Kamarullah, unsur Forkopimda, para kepala bagian, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Kepala DPMD Halmahera Selatan, M. Zaki Abdul Wahab, dalam sambutannya menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa. Ia menginginkan setiap pekerjaan infrastruktur memiliki kesinambungan, termasuk melalui pembagian tanggung jawab pembiayaan apabila kemampuan fiskal belum mencukupi.
"Kalau tidak cukup anggaran, mungkin bisa yang dibangun setengah oleh daerah dan dilanjut oleh desa. Ini yang kami harapkan," ujar Zaki.
Perhatian juga diarahkan pada sektor pendidikan. Zaki mengingatkan bahwa penanganan anak yang belum mendapatkan layanan sekolah memerlukan pendekatan kolektif, dengan melibatkan aparatur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.
"Arahan Bupati bahwa angka tidak sekolah masih cukup tinggi, itu tidak boleh dikerjakan sendiri oleh Dinas Pendidikan, tapi harus melibatkan kepala desa di 249 desa," ungkapnya.
Selain pelayanan dasar, forum tersebut menjadi ruang untuk membahas pemerataan manfaat penerimaan pajak. Zaki meminta adanya komunikasi yang lebih luas mengenai penyaluran dana bagi hasil agar distribusi anggaran dapat menjangkau lebih banyak wilayah secara proporsional.
"Kami juga mengundang Kepala Badan Pendapatan Daerah agar kemudian bisa menyampaikan beragam pesan di 249 desa, agar pajak yang dipungut juga bisa kembali ke dalam bentuk program desa melalui DBH yang cukup adil dan tidak hanya tersebar di beberapa desa saja," jelasnya.
Pada bidang perlindungan sosial, DPMD turut menghadirkan instansi yang menangani pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Langkah tersebut berkaitan dengan perhatian pemerintah kabupaten terhadap berbagai bentuk kekerasan yang membutuhkan pengawasan bersama hingga tingkat komunitas.
"Tidak boleh ini dilakukan oleh DP3A-KB, tapi butuh kerja sama di seluruh desa," tegas Zaki.
Sementara itu, persoalan jaminan sosial menjadi bagian penting dalam pembahasan. Sejumlah laporan dari aparatur pemerintahan setempat mengenai kendala pelayanan kesehatan dan perlindungan akibat kecelakaan kerja dinilai perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan lembaga penyelenggara.
"Kami mengundang pihak BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan karena ada banyak keluhan dari kepala desa," katanya.
Menjelang akhir sambutannya, Zaki menyampaikan penghargaan atas dukungan Bupati Bassam Kasuba terhadap berbagai agenda pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
"Di tempat ini kami ingin sampaikan rasa haru dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati yang selama ini telah membersamai kami di 249 desa," tuturnya.
Dalam rakor tersebut, DPMD Halmahera Selatan turut mengundang Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, DP3A-KB, serta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk membahas sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah desa, mulai dari pembangunan, pendidikan, pemerataan dana bagi hasil pajak, perlindungan perempuan dan anak, hingga pelayanan jaminan sosial.
