Birokrasi Menganga, Halsel Cari Tujuh Pejabat Baru

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kembali membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahap II. Pengumuman itu disampaikan Panitia Seleksi melalui surat resmi Nomor 01/PANSEL.JPTP/2025 pada Selasa, 2 Desember 2025.

Tahapan ini digelar untuk mengisi tujuh kursi jabatan yang masih kosong dan dianggap penting bagi stabilitas birokrasi.

Kepala BKD Halsel, Dr. Abdillah Kamarullah, mengatakan bahwa proses seleksi ini sudah mendapat lampu hijau dari Badan Kepegawaian Negara. Persetujuan tersebut tertuang dalam dua surat Kepala BKN yang diterbitkan pada 19 dan 27 November 2025. 

“Semua tahapan sudah sesuai prosedur nasional dan standar merit sistem,” ujar Abdillah singkat.

Tujuh jabatan yang dibuka kembali yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas DP3AKB, Kepala BPBD, Kepala Kesbangpol, serta Kepala Satpol-PP. Menurut Abdillah, posisi itu harus segera terisi karena berhubungan dengan pelayanan publik dan koordinasi lintas sektor. “Kekosongan terlalu lama bisa menghambat fungsi strategis daerah,” katanya.

Saat ini, masih terdapat satu posisi asisten, tiga kursi kepala dinas, dua kepala badan, dan satu kepala Satpol-PP yang belum terisi definitif. BKD menyebut kebutuhan itu bersifat mendesak karena berkaitan dengan efektivitas organisasi dan tata kelola pemerintahan. Beberapa jabatan juga dianggap membutuhkan kompetensi teknokratik yang lebih kuat.

Jadwal Seleksi JPTP Halsel 2025 sebagai berikut:

1–5 Desember: Pendaftaran dan pengiriman berkas

8 Desember: Seleksi administrasi

9 Desember: Pengumuman hasil administrasi & penilaian rekam jejak

10 Desember: Penulisan makalah

11–12 Desember: Uji kompetensi

15–16 Desember: Presentasi dan wawancara

Setelahnya: Penyampaian tiga nama terbaik ke PPK

19–24 Desember: Laporan hasil seleksi ke BKN dan permohonan rekomendasi

26 Desember: Pengumuman hasil seleksi terbuka

29 Desember: Pelantikan pejabat terpilih

Sejumlah tahapan itu disebut telah mengikuti pedoman uji kompetensi yang lazim digunakan dalam sistem birokrasi modern. “Kami ingin memastikan pejabat yang terpilih benar-benar punya kapasitas ilmiah dan pengalaman lapangan,” ucap Abdillah..