Akuntabilitas Naik, Bassam Minta Konsistensi

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, mengapresiasi kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas berbagai capaian yang diraih sepanjang 2025.

Apresiasi itu disampaikan saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Halsel, Senin 2 Maret 2026.

Salah satu capaian yang disorot adalah predikat Nilai B (baik) dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 11 Februari 2026 di Jakarta. Piagam penghargaan itu ditandatangani Menteri PANRB, Rini Widyantini.

Bassam menyebut capaian tersebut sebagai hasil dari kerja terukur, terencana, dan berbasis indikator kinerja yang objektif.

“Alhamdulillah, tahun 2025 membawa banyak perubahan yang terbukti melalui indikator penilaian sebagai capaian kolektif kita semua,” ucapnya.

Menurutnya, prestasi tersebut bukanlah milik kepala daerah semata, melainkan hasil komitmen bersama seluruh komponen OPD. Ia menegaskan bahwa sistem birokrasi modern menuntut profesionalisme, efektivitas, serta konsistensi dalam pelaksanaan program.

Namun demikian, Bassam mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih menantang dibanding meraihnya.

“Ruang berkembang masih luas untuk kita lebih berprestasi. Dalam birokrasi, tolak ukurnya adalah profesionalisme, kinerja, dan kerja yang efektif,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian administratif harus selaras dengan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, indikator keberhasilan birokrasi tidak hanya diukur melalui angka evaluasi, tetapi juga melalui dampak nyata pada sektor dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

“Jadikan prestasi sebagai motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Karena itu kami mengajak seluruh OPD untuk menjaga komitmen dan konsistensi guna meraih prestasi yang lebih baik di masa mendatang,” tandasnya.

Bassam berharap capaian tersebut menjadi fondasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.