Peningkatan Literasi Digital Menjadi Salah Satu Fokus Pemprov Jatim

KETIK, DENPASAR – Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak kelima di dunia. Jumlah pada Januari 2023 mencapai angka 212,9 juta menurut data dari We Are Social.

Sementara, 86,6% pengguna smartphone berasal dari Pulau Jawa. Jawa Timur sendiri memiliki indeks literasi digital sebesar 3,58% pada 2022. 

Berangkat dari hal tersebut pemerintah memandang perlunya peningkatan literasi digital di masyarakat. Itu agar masyarakat mampu menggunakan internet dengan lebih bijak.

Untuk tingkat negara ASEAN, tingkat literasi digital Indonesia masih rendah dengan angka 62%. Padahal, negara lain sudah mencapai 70%.

Untuk itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan salah satu fokus Pemprov Jatim adalah meningkatkan dan menguatkan persentase indeks literasi digital.

"Kenyataan di lapangan terkait literasi digital ternyata tidak selalu seindah itu. Bisa mengakses belum tentu memiliki pemahaman digital. Jadi, kami memikirkan bagaimana mengoptimalkan penggunaan digital teknologi," ujarnya saat menjadi narasumber di Bali Digital Innovation (Baligivation) Festival 2023, di Graha Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, Kamis (9/3/2023). Emil Elistianto Dardak saat menyampaikan materi di Bali Digital Innovation festival 2023.(Foto:Humas Pemprov Jatim)

Emil mengatakan, ada beberapa langkah yang dilakukan. Antara lain penerbitan peraturan Gubernur tentang media sosial, penggunaan komunikasi publik yang efektif dalam diseminasi informasi kebijakan pemerintah, serta perang terhadap hoaks dan berita baru.

"Yang sedang dicoba sekarang ini adalah transparansi digital, terutama di medsos. Karena kita tahu, masyarakat lebih suka membuat aduan lewat medsos," terang Emil.

Selain itu, penguasaan teknologi yang berubah cepat juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemimpin muda. Sehingga, seorang pemimpin harus cakap dalam big data, smart city, AI, ataupun turunan teknologi lainnya.

Di akhir pertemuan, Emil menerangkan bahwa solusi untuk pemaksimalkan teknologi digital di kalangan pemerintahan adalah dengan menciptakan super app. Terlebih karena pemerintah harus menjadi panutan bagi penggunaan IT.

"Karena biasanya kita malas kalau satu dinas dengan dinas yang lain menciptakan aplikasi yang berbeda. Kita harus mendaftar ulang setiap kali. Dengan super app, semua bisa single sign-in dengan data yang terintegrasi," pungkasnya.(*)