.png){kind=logo}
KETIK, BREBES – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh. Jumhur Hidayat mendeklarasikan “Gerakan Tobat Ekologis Nasional” saat Dies Natalis ke-1 Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal, Jumat 3 Juli 2026.
Dalam kuliah umum, Menteri Jumhur mengajak mahasiswa dan sivitas akademika menjadi pelopor pembangunan berkelanjutan.
Gerakan ini menekankan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan generasi muda untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
Menurut Jumhur, Gerakan Tobat Ekologis Nasional dibangun atas tiga prinsip utama, yakni menyadari kesalahan terhadap alam yang terjadi pada masa lalu, berkomitmen tidak mengulanginya, serta melakukan upaya perbaikan lingkungan secara konsisten.
"Kalau kerusakan lingkungan merupakan kesalahan kolektif, maka memperbaikinya juga harus menjadi gerakan kolektif. Saya mengajak seluruh masyarakat melakukan Tobat Ekologis Nasional, yaitu berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang merusak bumi dan bersama-sama memulihkan lingkungan," ujarnya.
Ia menegaskan Indonesia harus tetap pada jalur pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh terjebak menolak seluruh aktivitas ekonomi, atau sebaliknya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan.
“Pembangunan itu harus tetap berjalan demi kesejahteraan rakyat, tetapi wajib patuh pada aturan perlindungan alam. Jika semua pihak memiliki komitmen yang sama, kepatuhan ini justru akan melahirkan ekosistem baru berupa green jobs dan green economy,” tambahnya.
Menteri Jumhur menyorot peran Generasi Z. Berdasarkan riset, sekitar 80 persen Gen Z di Indonesia memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan, yang terlihat dari aksi bersih sungai, tanam pohon, rehabilitasi mangrove, hingga komunitas pelestari lingkungan.
Sebagai langkah nyata, pemerintah menyiapkan program penanaman 2 miliar pohon termasuk rehabilitasi mangrove, pemulihan lahan kritis, pengendalian pencemaran sungai, peningkatan kepatuhan industri, serta rehabilitasi kawasan pascatambang. Kebijakan pendukung disiapkan bersama akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
Rektor UHN Tegal Sudirman Said menekankan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci mengatasi krisis lingkungan.
“Krisis lingkungan yang masif tidak akan bisa diselesaikan jika pemerintah, pelaku bisnis, institusi keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia, serta komunitas masyarakat sipil bergerak sendiri-sendiri. Sinergi lintas sektor adalah kunci utama mengembalikan harkat dan martabat bumi pertiwi,” kata Sudirman.
Menutup kuliah umum, Menteri Jumhur menegaskan perguruan tinggi memiliki peran sebagai pusat ilmu, inovasi, dan kolaborasi untuk mempercepat pemulihan lingkungan. KLH/BPLH optimistis Gerakan Tobat Ekologis Nasional dapat menjadi fondasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.(*)
