.png){kind=logo}
KETIK, BOGOR – Ketahanan pangan nasional dinilai tidak cukup hanya bergantung pada komoditas beras. Pemerintah juga perlu memperkuat produksi kedelai lokal agar pasokan bahan baku tahu dan tempe lebih terjamin sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Dosen Sekolah Bisnis IPB University, Dr Tanti Novianti, mengatakan strategi tersebut perlu dilakukan melalui berbagai kebijakan yang saling mendukung, mulai dari pemberian insentif kepada petani, pengembangan varietas unggul, kepastian harga dan pasar, hingga pendampingan teknologi budidaya.
“Petani perlu diberikan insentif ekonomi yang jelas. Tidak cukup hanya mendorong mereka menanam kedelai, tetapi juga harus ada kepastian harga, pasar, benih, teknologi, dan pendampingan,” jelasnya, Minggu, 5 Juli 2026.
Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga perlu memperkuat koperasi pengrajin, memodernisasi industri tahu dan tempe, menjaga stabilitas harga kedelai, serta memperluas akses pembiayaan murah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut Dr Tanti, langkah tersebut akan memperkuat daya saing industri pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gejolak ekonomi global.
Saat ini, sekitar 90–95 persen kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui impor karena produksi dalam negeri belum mampu mengejar kebutuhan sekitar 2,5–2,7 juta ton per tahun. Kondisi itu membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga internasional.
Rendahnya produktivitas kedelai lokal juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi agar ketahanan pangan lebih kuat dalam jangka panjang.
Ketergantungan impor tersebut pada akhirnya dirasakan langsung oleh pengrajin tahu dan tempe. Ketika dolar AS menguat, harga kedelai impor ikut naik sehingga biaya produksi meningkat lebih cepat dibanding kemampuan UMKM menaikkan harga jual.
“Pelemahan rupiah membuat biaya produksi naik lebih cepat dibanding kemampuan UMKM menyesuaikan harga jual. Inilah yang membuat banyak pengrajin merasa terimpit,” katanya.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi juga protein rakyat seperti tempe dan tahu. Karena itu, kebijakan yang melindungi pengrajin sekaligus memperkuat produksi kedelai lokal perlu terus didorong agar usaha tetap berkelanjutan dan pangan tetap terjangkau bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
