Seleksi Sekda Blitar Jadi Sorotan, PPI Minta Bupati Cermat Pilih 'Motor' Birokrasi

KETIK, BLITAR – Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar yang kosong pasca-purna tugas Izul Mahrom akan segera terisi. Pemerintah Kabupaten Blitar telah resmi membuka tahapan pendaftaran pada 12 hingga 26 September 2025. Kini, publik menanti sosok yang akan dipercaya Bupati untuk menduduki jabatan strategis tersebut.

Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto, menilai seleksi kali ini adalah ujian penting bagi Bupati. Ia mengingatkan agar Bupati tidak keliru dalam menentukan pilihan karena Sekda merupakan motor penggerak birokrasi sekaligus penghubung utama antara kepala daerah dengan perangkat pemerintah lainnya.

“Siapa saja yang mendaftar sekarang sedang digodok oleh panitia seleksi dengan tahapan yang sudah diumumkan. Nantinya Bupati harus benar-benar cermat, karena tepat memilih Sekda berarti separuh beban pemerintahan akan berkurang,” ujar Mujianto, Senin, 29 September 2025.

Mujianto menjelaskan bahwa panitia seleksi menggunakan dua jalur sekaligus, yakni uji kompetensi dan seleksi terbuka. Uji kompetensi dimaksudkan untuk menilai kemampuan teknis, manajerial, serta kapasitas lain yang dibutuhkan sesuai standar ASN. Sementara itu, seleksi terbuka memberi kesempatan bagi pejabat yang memenuhi syarat untuk bersaing secara kompetitif melalui rekam jejak, penulisan makalah, wawancara, hingga asesmen.

“Proses ini dirancang agar menghasilkan kandidat terbaik dengan kompetensi dan integritas yang teruji. Harapannya, Sekda yang terpilih benar-benar mampu menopang kepemimpinan kepala daerah,” jelasnya.

Meski demikian, Mujianto mengingatkan bahwa siapa pun yang terpilih akan langsung menghadapi sejumlah tantangan klasik di Kabupaten Blitar. Pertama, menjaga keharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Ia menyinggung kerap terganggunya agenda paripurna DPRD akibat perbedaan pandangan politik.

“Sering kali rapat paripurna tidak kuorum. Sekda nanti harus mampu menjembatani komunikasi antara eksekutif dan legislatif supaya visi pembangunan daerah bisa berjalan,” ungkapnya.

Persoalan berikutnya adalah keterbatasan anggaran. Menurut Mujianto, kondisi keuangan daerah semakin berat karena adanya pemangkasan dana transfer dari pusat. Tahun 2025, Blitar mengalami efisiensi sekitar Rp43 miliar, dan tahun depan diproyeksikan transfer daerah kembali turun hingga Rp200 miliar.

“Itu tentu menuntut kepala daerah dan Sekda untuk mencari terobosan sumber pembiayaan pembangunan. Jangan sampai defisit anggaran justru membebani masyarakat,” tegasnya.

Mujianto pun mengingatkan agar Bupati tidak terjebak pada pola lama memilih pejabat sekadar asal bapak senang (ABS).

“Blitar membutuhkan Sekda yang bekerja dengan hati, profesional, dan mampu berpikir strategis. Kalau salah pilih, justru akan menambah beban pemerintahan,” pungkasnya.(*)