Hubungan DPRD–Pemkab Blitar Memburuk, Pembangunan Tersendat

KETIK, BLITAR – Suasana politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang kian renggang dinilai menjadi biang keladi tersendatnya berbagai program pembangunan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, menyebut kondisi ini sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan dan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau ini dibiarkan, bukan hanya jalan atau gedung yang mangkrak, tapi juga kepercayaan publik yang akan runtuh,” tegas Sugianto saat ditemui Ketik pada Senin 11 Agustus 2025.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan berakar pada lemahnya koordinasi serta rendahnya kemauan politik dari legislatif maupun eksekutif.

“Kita bicara soal nasib masyarakat, tapi forum-forum penting justru tidak berjalan maksimal,” ujarnya.

Sugianto menyoroti persoalan klasik yang kian sering terjadi, yakni rapat paripurna tidak kuorum. Padahal, forum inilah yang menentukan arah kebijakan, persetujuan program, hingga pengesahan anggaran.

“Seperti kemarin rapat paripurna tidak kuorum. Hari ini ada jadwal susulan, tapi kabarnya malam nanti pun kemungkinan besar akan bernasib sama,” ungkapnya.

Selain mandeknya pembahasan kebijakan, Sugianto mengungkap bahwa banyak proyek yang sudah direncanakan tak kunjung terealisasi.

“Masyarakat sudah lama menunggu jalan diperbaiki, fasilitas kesehatan ditingkatkan, atau program pelayanan publik dijalankan. Tapi yang mereka dapat hanyalah rencana di atas kertas,” katanya dengan nada kecewa.

Ia menilai eksekutif terlalu lama mengulur proses pembangunan tanpa alasan yang jelas.

“Proses yang berlarut-larut membuat banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Dampaknya, pelayanan publik menurun, kesejahteraan masyarakat tertunda, dan citra pemerintah semakin merosot,” tegasnya.

Sugianto mengingatkan, jika hubungan legislatif–eksekutif terus berada di titik nadir, dampaknya akan merembet ke semua sektor. 

“Tidak hanya infrastruktur fisik yang terbengkalai, tapi program sosial, ekonomi, hingga layanan publik lainnya bisa ikut terhenti,” ujarnya.

Ia pun menyerukan agar kedua pihak segera menurunkan tensi politik dan memulai kembali komunikasi yang sehat. 

“Kita ini diberi mandat rakyat untuk bekerja, bukan untuk saling menghambat. Kalau hubungan ini tidak segera dibenahi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Blitar,” tandas Sugianto.(*)