DPC PDI-P Kota Blitar Buka Penjaringan, Wali Kota Blitar dan Bambang Kawit Daftar Pertama

KETIK, BLITAR – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Blitar resmi membuka pendaftaran penjaringan bagi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, Rabu (1/5/2024).

Di hari pertama, Wali Kota Blitar yang saat ini sedang menjabat, Santoso menjadi pendaftar pertama untuk maju di Pilkada 2024 mendatang. Disusul dengan Bambang Rianto atau akrab dipanggil Bambang Kawit. Keduanya diantarkan para pendukungnya datang ke kantor DPC PDI-P Kota Blitar, Rabu (1/5/2024).

"Ini tadi saya sudah ambil formulirnya, pendaftaran dibuka hingga tanggal 7 besok, lalu tadi selanjutnya Pak Bambang Kawit diantar pendukungnya untuk daftar juga," jelas Santoso.

Terkait rekom dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik (DPP), Santoso menyebutkan bahwa dirinya akan menunggu perintah dari pusat sembari melewati tahapan dengan aturan yang berlaku.

Petahana dari partai berlambang kepala banteng ini juga mengaku tidak ingin berpindah ke lain partai.

"Kalo soal rekom kita tunggu aja dari pusat, jika tidak mendapat rekom saya tidak ada niat pindah partai meskipun dipinang oleh partai lain, saya akan istirahat dan menikmati masa pensiun saja," ungkap Santoso.

Sementara itu, Bambang Kawit, politikus kawakan yang sebelumnya menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terlihat optimis untuk maju menjadi calon pemimpin Kota Blitar selanjutnya.

Bambang Rianto (Bambang Kawit), calon Wali Kota Blitar, Rabu (1/5/2024) (Foto: Favan/ketik.co.id)

"Saya asli warga Kota Blitar, prihatin dengan kondisi kota tercinta kita ini masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. Blitar terkenalnya dengan sebutan kota pensiun, saya ingin merubah stigma tersebut," tegasnya.

Bambang Kawit berdedikasi memajukan Kota Blitar melalui berbagai aspek. Dirinya ingin membangun Kota Blitar menjadi kota perekonomian maju, dengan bisnis dan sektor wisatanya. 

"Dulu saya pernah menjadi DPRD Kota Blitar 1 periode pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2014-2019 menjadi Dewan di Provinsi. Dari situ saya bisa melihat kondisi APBD dan SDM Kota Blitar masih tertinggal," ujarnya.

Bambang Kawit mempunyai prinsip, jika kepala daerah hanya duduk dan mengelola APBD di daerah, tidak akan bisa maju daerah tersebut. Seorang figur pemimpin harus bisa kolaborasi dengan provinsi maupun pemerintahan pusat, karena sumber anggaran ada di sana.

"Insya Allah saya juga sudah membangun komunikasi sejak di Provinsi, terkait anggaran dari pusat untuk daerah di Jawa Timur. Jika saya dipercaya oleh DPP PDI-P serta rakyat untuk memimpin, saya akan menghubungkan komunikasi tersebut guna memajukan Kota Blitar ini," pungkasnya.(*)