Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Tegaskan Sinergitas Eksekutif–Legislatif di Paripurna Istimewa

KETIK, BLITAR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwanasari, menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu ia sampaikan usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blitar yang digelar Jumat 15 Agustus 2025 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

Menurut Ratna Dewi, meskipun keputusan legislatif terkadang berbeda dengan eksekutif, hal itu tidak boleh memecah soliditas pemerintahan.

“Apapun yang menjadi keputusan dari legislatif tidak serta-merta melemahkan pemerintahan. Kita adalah satu kesatuan,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa banyak hal penting dapat dipetik dari pidato kenegaraan Presiden, khususnya dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Pemerintah daerah, kata Ratna Dewi, berkomitmen mendukung penuh program prioritas Presiden, baik di tingkat provinsi maupun daerah.

Ratna Dewi juga mengutip slogan Presiden Prabowo Subianto, “Dirgahayu RI ke-80, Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Makmur,” sebagai semangat yang harus diwujudkan bersama.

Terkait isu tambang ilegal yang merugikan negara, Ratna Dewi menegaskan bahwa penanganannya harus berjalan sesuai prosedur. Ia mengungkapkan sudah ada regulasi baru sebelum pidato Presiden yang diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan APBD Kabupaten Blitar, khususnya dari sektor tambang.

“Secara linier kita harus juga jalan tentang tambang ilegal, karena ini merugikan negara. Sebetulnya sebelum pidato Presiden, sudah ada regulasi baru supaya Kabupaten Blitar bisa memperoleh APBD secara maksimal, spesialisasi dari tambang,” jelasnya.

Ratna Dewi memastikan bahwa seluruh program pemerintah akan tetap berjalan sesuai proses yang ada, dengan komitmen kuat bersinergi bersama pemerintah pusat demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional. (*)