Wabup Beky Paparkan LKPJ 2025, DPRD Blitar Soroti Arah Pembangunan Berkelanjutan

KETIK, BLITAR – Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar di Graha DPRD, Senin, 30 Maret 2026.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua I M. Rifa’i dan Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari. Hadir pula unsur Forkopimda, kepala OPD, anggota DPRD, serta sejumlah undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam pemaparannya, Beky menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan program yang tertuang dalam RKPD serta realisasi APBD 2025 beserta perubahannya.

“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk melihat sejauh mana program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Beky di hadapan peserta rapat.

Ia menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Blitar sepanjang 2025 difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi lokal. Tema ini diterjemahkan ke dalam sejumlah prioritas strategis yang menjadi pedoman kebijakan daerah.

Menurut Beky, berbagai indikator pembangunan menunjukkan capaian yang cukup positif. Meski demikian, pemerintah daerah tidak ingin larut dalam euforia keberhasilan.

“Kami menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tantangan pembangunan ke depan tentu semakin kompleks,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lepas dari sinergi seluruh pihak, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Beky juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, jajaran OPD, pemerintah desa, insan pers, serta tokoh masyarakat dan agama yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Blitar.

Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas publik, sekaligus ruang refleksi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan langkah strategis ke depan demi mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)