Pemkab Blitar Sampaikan Nota Keuangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD

KETIK, BLITAR – Senin, 3 November 2025 malam, menjadi momentum penting dalam perjalanan fiskal Kabupaten Blitar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Blitar.

Rapat tersebut dipimpin oleh jajaran pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua, I M. Rifa’i, didampingi Wakil Ketua II, Ratna Dewi Nirwana Sari, serta Wakil Ketua III, Susi Narulita Kumala Dewi. Sekretaris DPRD, Haris Susianto, pun turut mengawal jalannya persidangan yang berlangsung khidmat dan tertib.

Pada Paripurna ini hadir lengkap Bupati Blitar, Rijanto, bersama Wakil Bupati, Beky Herdihansah, perwakilan Forkopimda, para pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, menegaskan bahwa penyelenggaraan paripurna ini merupakan tindak lanjut resmi dari surat Bupati Blitar bertanggal 30 Oktober 2025.

“Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah, maka pada hari ini DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati atas Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Rifa’i.

Sementara itu, kala menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026, Bupati Rijanto memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh unsur DPRD yang selama ini terus mendukung kebijakan pembangunan daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas kerja samanya yang terjalin dengan baik. Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” ungkap Bupati.

Bupati Rijanto menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Blitar, dengan proses pembahasan yang diharapkan berjalan lancar, efektif, dan tepat sasaran.

Rapat paripurna ini menandai dimulainya rangkaian pembahasan APBD 2026 antara eksekutif dan legislatif. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih progresif, inklusif, dan menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara nyata.

Pemkab Blitar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang semakin merata.