MPP “BUMI BUNG KARNO” Diresmikan, Kota Blitar Mantapkan Diri sebagai Kota Layanan Terintegrasi

KETIK, BLITAR – Pemerintah Kota Blitar terus menunjukkan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) “BUMI BUNG KARNO” Triwulan II tahun 2025 yang digelar secara serentak bersama 13 daerah lainnya melalui konferensi daring bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, pada Rabu 11 Juni 2025.

Berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto No. 1, MPP Kota Blitar hadir sebagai pusat layanan satu pintu yang menyatukan 126 jenis layanan dari 24 instansi berbeda. Peresmian ini dihadiri langsung Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, didampingi oleh Plh. Sekretaris Daerah dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“MPP ini bukan hanya gedung pelayanan, tetapi simbol transformasi layanan publik yang ramah, cepat, dan terintegrasi,” ujar Mas Ibin dalam keterangan kepada media.

Meski baru diresmikan secara nasional, MPP Kota Blitar telah beroperasi sejak akhir Februari 2025 dan menunjukkan respons yang sangat positif dari masyarakat. Ribuan warga telah memanfaatkan berbagai layanan administratif di lokasi ini, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha, hingga layanan perpajakan.

“Antusiasme masyarakat membuktikan bahwa keberadaan MPP menjawab kebutuhan layanan publik yang efisien. Ini selaras dengan visi kami menjadikan Blitar sebagai ‘kota layanan’,” jelas Mas Ibin.

Didesain dengan kenyamanan dan efisiensi sebagai prioritas, MPP “BUMI BUNG KARNO” dilengkapi fasilitas ruang tunggu ber-AC, sistem antrean digital, dan petugas informasi yang sigap membantu.

“Cukup datang ke satu tempat, warga bisa mengurus banyak hal sekaligus. Ini mempersingkat waktu, mengurangi kebingungan, dan memperbaiki pengalaman layanan,” tambahnya.

Dengan 126 jenis layanan yang tersedia, MPP Kota Blitar menjadi yang terlengkap di antara 13 daerah yang diresmikan serentak, mengungguli daerah lain yang rata-rata hanya menyediakan kurang dari 114 layanan.

“Kami tak berhenti di sini. Ke depan akan terus kita tambah instansi yang bergabung. Jika lantai dasar penuh, kita manfaatkan lantai atas untuk membuka loket-loket tambahan,” pungkas Mas Ibin.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjadikan pelayanan publik sebagai wajah utama pemerintah di mata masyarakat. Ia mendorong agar setiap kebijakan birokrasi di daerah harus berlandaskan prinsip “mudah, cepat, dan menyenangkan”.

Dengan kehadiran MPP, Pemerintah Kota Blitar tak hanya menghadirkan lokasi fisik terpadu, namun juga menunjukkan kesiapan menuju transformasi digital dan pelayanan berbasis data. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.(*)