Wamen PKP Fahri Hamzah Tekankan Integrasi Sanitasi dan Perumahan di Kendari

KETIK, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menekankan pentingnya penanganan sanitasi dan perumahan secara terintegrasi dalam kunjungan kerjanya ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis, 5 Maret 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mempercepat penataan kawasan permukiman sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hunian di daerah, dengan fokus pada kesehatan masyarakat dan solusi atas keterbatasan lahan perkotaan.

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda)  Asrun Lio, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, serta sejumlah pejabat kementerian yang mendampingi rombongan wakil menteri.

Dalam arahannya, Fahri Hamzah menegaskan bahwa persoalan sanitasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perumahan karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

Menurut dia, kualitas sanitasi yang buruk berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, termasuk risiko stunting.

“Sanitasi adalah isu publik yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Karena itu, penanganannya harus terintegrasi dengan pembangunan kawasan permukiman,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangannya.

Selain itu, Fahri mendorong pemerintah daerah untuk menata kawasan perkotaan melalui pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun serta pengembangan kawasan berbasis transportasi atau Transit Oriented Development (TOD).

Model ini dinilai menjadi solusi efektif atas keterbatasan lahan di kota-kota yang terus berkembang.

"Pemerintah juga menargetkan renovasi sekitar 400 ribu rumah secara nasional pada 2026, termasuk penataan kawasan pesisir dan kawasan kumuh," terang mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini.

Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran memaparkan kondisi perumahan di kotanya. Kendari memiliki luas wilayah sekitar 271,76 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 375.829 jiwa atau sekitar 116.592 kepala keluarga.

Sedangkan total hunian mencapai total 89.668 unit rumah yang tercatat, dimana sekitar 85.350 unit tergolong layak huni, dan sebanyak 4.318 unit masih masuk kategori tidak layak huni.

Dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah secara nasional, Pemerintah Kota Kendari telah menjalankan sejumlah program percepatan.

Sepanjang 2025, sebanyak 7.534 unit rumah menerima bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, pemerintah kota juga memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi 2.277 unit rumah pertama.

Pemkot Kendari juga membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu serta korban bencana melalui dukungan anggaran dari berbagai pihak.

Sebanyak 196 unit rumah telah dibangun sepanjang 2025, termasuk 11 unit untuk korban bencana.

Untuk 2026, pemerintah kota mengusulkan pembangunan 1.200 unit rumah tidak layak huni melalui program BSPS Kementerian PKP.

Yakni sebanyak 512 unit telah dialokasikan pada tahap pertama, serta usulan 51 unit rumah di kawasan kampung nelayan melalui program BSPS Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Karena itu, Wali Kota Kendari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wamen PKP Fahri Hamzah yang dinilai memberikan arahan strategis dalam penanganan kawasan kumuh dan pengembangan perumahan di daerah.

Sekda Sulawesi Tenggara Asrun Lio, yang menambahkan, kehadiran pemerintah pusat menjadi dorongan penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pembangunan perumahan serta penataan kawasan permukiman di Sultra.

Pertemuan tersebut ditutup dengan sesi diskusi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membahas langkah konkret percepatan pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di wilayah tersebut. (*)