Unjuk Rasa di DPRD Kota Malang, Mahasiswa Bawa 5 Tuntutan Indonesia Gawat Darurat

KETIK, MALANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Amarah Brawijaya dan berbagai perwakilan kampus lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin, 15 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyatakan status "Indonesia Gawat Darurat" akibat rentetan kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat. 

Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) 2026, Muhammad Azhar Zidan mengatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk kulminasi dari keresahan masyarakat yang selama ini suaranya diabaikan oleh pemerintah.

"Kami menyampaikan negara sudah masuk masa krisis dan kritis, Indonesia Gawat Darurat. Sehingga, kami turun dan membawa lima tuntutan," jelasnya.

Tuntutan pertama berfokus pada peningkatan efisiensi dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Zidan menilai melonjaknya harga kebutuhan pokok dan BBM merupakan dampak dari pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Tak hanya itu, massa juga mendesak pemerintah segera menurunkan harga kedua komoditas tersebut karena kian membebani masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi yang berat, masyarakat justru disuguhi berbagai program pemerintah yang menyerap anggaran besar namun minim evaluasi.

Sementara pada tuntutan ketiga, mahasiswa tegas meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih. Khusus untuk MBG, mereka menyoroti adanya dugaan praktik korupsi yang kini mulai terkuak dalam proses penegakan hukum.

"Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Prabowo, jika ikan kepalanya busuk maka badan-badannya pun busuk. Kami yakin kemarin yang telah ditangkap itu hanya segelintir, dan kami menuntut kepala-kepala busuk lainnya juga diusut," ungkapnya.

Sementara tuntutan keempat adalah menolak perluasan peran TNI dan Polri, utamanya di ranah sipil. Mereka menilai sejumlah kebijakan dan regulasi pemerintah yang muncul belakangan ini berpotensi memunculkan kembali praktik dwifungsi aparat keamanan.

Terakhir, pada tuntutan kelima, mahasiswa meminta pemerintah pusat menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Mereka menilai berbagai persoalan saat ini merupakan bagian dari sistem yang perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Dalam kesempatan tersebut, Zidan juga menyebut pemerintahan saat ini menunjukkan gejala kleptokrasi, kondisi ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu dan bukannya untuk kepentingan rakyat. 

Ia juga menyayangkan gelombang demonstrasi di berbagai daerah yang belum direspons secara serius oleh pemerintah.

"Kami memandang pemerintah saat ini, sangat tutup kuping dan tidak mendengarkan rakyat sejatinya," tambahnya. 

Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa ketidakpekaan terhadap aspirasi masyarakat berpotensi memunculkan gejolak yang lebih besar. Mahasiswa pun meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab untuk dievaluasi dan diperiksa secara menyeluruh.

Apabila tuntutan itu tidak mendapatkan respons, Amarah Brawijaya mengancam akan mengonsolidasikan kekuatan dengan berbagai elemen masyarakat untuk menggelar aksi lanjutan.

"Hari ini kita melakukan aksi dan kami menuntut seluruh fraksi perwakilan di DPRD Kota Malang untuk turun dan hadir di tengah-tengah kita. Jika mereka tidak menemui kami, malam ini juga kita akan melakukan evaluasi dan konsolidasi yang lebih besar untuk menggelar gelombang massa yang jauh lebih besar lagi," tandasnya.(*)