Tuntaskan Masalah Banjir, DPRD Kota Malang Dorong Optimalisasi Bantuan Bank Dunia dan Integrasi Masterplan Drainase

KETIK, MALANG – Permasalahan banjir di Kota Malang masih menjadi perhatian serius baik bagi masyarakat maupun pemerintah. DPRD Kota Malang telah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk melakukan optimalisasi bantuan dari Bank Dunia terhadap proyek drainase, hingga upaya lain yang terintegrasi dengan masterplan drainase.

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menjelaskan bahwa penanganan banjir yang terintegrasi dengan masterplan drainase memastikan upaya tersebut tidak dilakukan secara parsial, melainkan terstruktur melalui rencana jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

"Pemerintah harus memetakan, menyesuaikan, dan mengkaji antara masterplan dan realita saat ini. Kalau sudah ada masterplannya, kan tinggal action," ujar Trio, Sabtu 28 Februari 2026.

Sorotan terhadap penanganan banjir tersebut mencuat menyusul tuntasnya perbaikan drainase di Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Trio menekankan bahwa penuntasan masalah banjir di Kota Malang tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD yang terbatas.

Pengurangan dana transfer Pemerintah Pusat ke daerah (TKD) berdampak pada kemampuan fiskal Kota Malang. Trio mendorong Pemkot Malang aktif menjalin kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun lembaga internasional guna mendapatkan dukungan pendanaan. 

"Pemerintah juga punya keterbatasan anggaran, mengingat kita pun saat ini kan ada pemotongan dana transfer pusat ke daerah (TKD), sehingga kemampuan anggaran kita juga terbatas. Makanya kita pun inginnya ya bisa memaksimalkan proposal yang bisa diajukan ke Pemerintah Pusat maupun ke Pemprov Jatim," lanjutnya.

DPRD Kota Malang Kawal Proyek Rp145 Miliar dari Bank Dunia 

Kota Malang mendapatkan kabar baik dari rencana proyek pembangunan drainase yang berasal dari pendanaan Bank Dunia senilai sekitar Rp145 miliar. Besaran anggaran tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek drainase Jalan Bondowoso sepanjang 1,2 kilometer, dan di Jalan Letjen Sutoyo sepanjang 1,3 kilometer.

Trio menyebutkan bahwa bantuan pendanaan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat memberikan dampak signifikan terhadap potensi dan dampak banjir di Kota Malang.

Ia menjelaskan persoalan banjir di Kota Malang tidak hanya disebabkan oleh kapasitas drainase, namun juga kiriman air dari wilayah hulu seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang, khususnya Kecamatan Dau. Kondisi tersebut menyebabkan volume air meningkat dan melampaui kapasitas saluran yang ada. 

"Artinya tinggal kita berupaya melaksanakan dengan memaksimalkan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan bantuan dari luar termasuk yang perlu untuk bozem ataupun waduk. Luapan itu kan juga berasal dari meluapnya saluran irigasi dari hulu ya, dari Kota Batu, Dau yang besar juga," sebutnya.

Trio juga menanggapi minimnya anggaran untuk drainase di 2026 ini. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan memaksimalkan anggaran dari luar. Untuk itu ia mengapresiasi langkah Pemkot Malang yang berhasil memperoleh pendanaan dari Bank Dunia.

"Kalau tahun ini sudah dapat anggaran dari Bank Dunia itu kan sudah alhamdulillah bisa salah satunya mengatasi persoalan banjir," sebutnya.

Tak hanya itu, menurutnya persoalan banjir dapat diatasi melalui program RT Berkelas. Dalam program tersebut, masyarakat harus diberikan pemahaman agar usulan yang disampaikan dapat memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana untuk mengatasi banjir.

"Ke depannya memang diarahkan membangun atau memperbaiki drainase menjadi prioritas utama itu mengatasi hal tersebut. Daripada mungkin hal lain yang sebenarnya dibutuhkan tapi bisa jadi belum mendesak dilakukan." jelasnya.

Butuh Mitigasi dalam Mengawal Proyek Drainase oleh Bank Dunia

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi memberikan beberapa catatan kritis terkati rencana drainase di Jalan Letjen Sutoyo dan Bondowoso, menurutnya pemerintah harus melakukan mitigasi potensi masalah yang timbul dari proyek tersebut. (Foto: Lutfia/Ketik.com)

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi ikut buka suara terkait dengan proyek drainase yang akan dikerjakan atas bantuan pendanaan dari Bank Dunia. Menurutnya mitigasi harus disiapkan agar tidak memicu polemik layaknya perbaikan drainase di Suhat.

Arief menyoroti banyak catatan pada pengerjaan proyek drainase Suhat, mulai dari kemacetan, hingga ekosistem pohon yang ada di sana. Terlebih arus lalu lintas di Jalan Letjend Sutoyo dan Bondowoso dinilai lebih padat dibandingkan di Jalan Suhat.

"Nanti di Bondowoso-Sutoyo harus mulai dipikirkan bagaimana nasib pohon, bagaimana rekayasa lalu lintas dan termasuk dampak sosialnya," ujar Arief.

Berbagai persoalan tersebut dapat diminimalisir apabila Pemerintah Kota Malang juga menyiapkan upaya mitigasi sebelum pengerjaan. Koordinasi lintas sektor wajib dilaksanakan, baik bersama DPUPRPKP, DLH, hingga Dishub Kota Malang.

Menurut Arief, upaya tersebut dilakukan juga agar pengerjaan dapat terlaksana tepat waktu dan tidak ada keterlambatan. Dengan demikian dampak yang dirasakan ke masyarakat pun diharapkan lebih terasa. Diperkirakan pengerjaan proyek drainase tersebut dimulai setelah Lebaran 2026.

"Kami akan koordinasi dengan DPUPRPKP untuk menyiapkan mitigasi. Kalau pengerjaan setelah Lebaran, masih ada waktu untuk sosialisasi dan persiapan lainnya," tegasnya.

Minta Pemerintah Tegas Normalisasi Saluran dan Integrasi Masterplan Drainase

Bagi Trio Agus, fokus pada pembangunan dan perbaikan drainase saja tidak cukup. Dibutuhkan komitmen dan kesadaran pemerintah dan masyarakat khususnya dalam merawat saluran drainase yang ada.

Salah satu bentuk komitmen tersebut ialah keberanian Pemerintah Kota Malang dalam menegakkan aturan. Menurut Trio, pemerintah harus tegas melakukan normalisasi dengan menindak bangunan-bangunan yang berdiri di atas saluran drainase.

"Saya pikir harus ada keberanian dari pemerintah melakukan normalisasi saluran-saluran air atau drainase. Seperti saluran besar yang di Jalan Jaksa Agung Suprapto itu selama ini kan banyak ditutupi sama pemilik ruko ataupun restoran. Kalau menyalahi aturan harus ada ketegasan dari pemerintah," tegasnya.

Selain itu, masyarakat juga harus diajak kerja bakti merawat saluran air. Gerakan Angkut Sedimen dan Sampah (GASS) harus dilakukan secara konsisten dan rutin untuk memperlancar jalannya air.

Termasuk langkah jangka panjang yang dapat diambil oleh Pemkot Malang ialah memperbanyak titik-titik pembangunan waduk maupun bozem. 

"Pemerintah juga perlu merencanakan upaya yang terintegrasi, bisa jadi memperbanyak lagi titik-titik pembangunan waduk-waduk, bozem, ataupun penangkap air yang itu bisa menangkap sebelum itu nanti masuk ke daerah perkotaan," katanya.