Tekan Angka Pengangguran, Disnaker PMPTSP Kota Malang Siapkan Database Terintegrasi

KETIK, MALANG – Upaya untuk menekan angka pengangguran di Kota Malang terus digencarkan pemerintah. Tak hanya melalui pelatihan keterampilan, Disnaker PMPTSP Kota Malang juga merancang database yang telah terintegrasi by name dan by address.

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan menjelaskan data tersebut berkolaborasi dengan Dispendukcapil dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang.

"Dari Dispendukcapil kita minta datanya dan saat ini sudah mulai kita susun. Harapannya ketika ada pelatihan berkaitan dengan Gen-Z terutama, mereka bisa bergabung. Khususnya yang menjadi pekerjaan favorit saat ini seperti barista, tata kecantikan, membuat hantaran, medsos, youtuber, dan sebagainya," ujar Arif, Jumat (31/5/2024).

Nantinya data tersebut akan diolah dan dikategorian setiap RT/RW, Kelurahan hingga Kecamatan. Pihak dari Dasawisma pun akan digandeng agar database dapat rutin terupdate.

"Ada data walaupun belum sempurna karena biasanya orang sudah bekerja tapi mengubah KTP kan lama tidak otomatis jadi sehingga masih proses. Makanya kalau kita sudah punya database terkait data tenaga kerja, di 2025 enak. Kita gandeng dasawisma, bertambah atau berkurang datanya pasti baru," jelasnya.

Tak hanya itu, materi pembelajaran di sekolah khususnya SMK dinilai telah selaras dengan kebutuhan industri. Namun, tidak sedikit lulusan SMA/SMK/sederajat ketika melamar pekerjaan tidak disertai dengan sertifikat keahlian.

"Saat melamar kerja, mereka hanya melampirkan (ijazah) lulusan SMK saja, tidak ada sertifikasi berstandar nasional," sebut Arif.

Untuk itu Disnaker PMPTSP juga memfasilitasi dengan pelatihan yang telah dilengkapi dengan sertifikasi skala nasional. Selain itu para pencari kerja juga diberikan keterampilan untuk membuat curiculum vitae (CV) yang sesuai dengan standar.

"Jadi kita pelatihan harus seminggu, itu lima hari praktik dan sehari ujian. Ada yang lulus dan tidak lulus. Begitu sudah dapat sertfikat keterampilan, perusahaan akan menerima karena sudah punya standar nasional. Itu yang kita wajibkan," tutupnya. (*)