KETIK, MALANG – Sekda Kabupaten Malang Budiar mewakili Bupati Sanusi memimpin High Level Meeting TPID di Ruang Rapat Anusapati, Rabu, 4 Maret 2026. Hal ini untuk memastikan inflasi terkendali sast Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
High Meeting TPID dihadiri Bank Indonesia Perwakilan Malang, Badan Pusat Statistik (BPS) Malang, Forkopimda, Bulog, Pertamina, Hiswana migas, Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Malang, serta perangkat daerah terkait.
Sekda Kabupaten Malang Budiar menegaskan bahwa secara fundamental kondisi ketahanan pangan daerah berada pada level aman dan surplus.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, neraca pangan menunjukkan ketersediaan padi sebesar 118.085 ton dengan surplus 48.881 ton, bawang merah 12.274 ton dengan surplus 8.434 ton, cabai rawit 18.883 ton dengan surplus 16.394 ton.
Kemudian komoditas pokok selanjutnya daging ayam 10.542 ton surplus 335 ton, telur ayam 12.184 ton surplus 3.467 ton, serta daging sapi 2.262 ton surplus 206 ton.
"Secara kuantitatif, kapasitas pasokan cukup untuk menopang lonjakan permintaan Ramadan dan Idul Fitri. Namun kewaspadaan tetap diperlukan pada komoditas hortikultura yang sensitif terhadap cuaca serta protein hewani dengan ketahanan stok relatif tipis," ujar Budiar.
Lebih lanjut ia mengatakan, komoditas Cabai rawit menjadi kontributor dominan fluktuasi harga sepanjang 2025 hingga awal 2026, diikuti daging ayam ras dan bawang merah.
"Sektor pertanian Kabupaten Malang memiliki fondasi kuat dengan luas lahan padi sekitar 40 ribu hektare dan harga gabah kering panen Rp6.500–Rp7.000/kg, ini termasuk tertinggi di Jawa Timur," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Malang, Erny Fatma Setyoharini menyampaikan bahwa pola musiman Ramadan selalu mendorong kenaikan harga pangan strategis, terutama kelompok cabai yang paling volatil.
"Optimalisasi intervensi pasar dan pemantauan harian komoditas volatile food menjadi krusial untuk mempercepat respons stabilisasi," terangnya.
Selanjutnya, BPS juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas IPH sebagai instrumen early warning system serta penguatan literasi belanja bijak guna meredam pembelian berlebihan. (*)
